Mapos, Majene — Hingga tahun 2014 sampai 2024 Piutang wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan (P2) bagi wajib pajak di Kabupaten Majene mencapai Rp 5 miliar. Sementara denda yang harus mereka bayar sebesar 2 persen perbulan dari besaran nilai PBB-P2 tertunggak.
Bupati Majene Andi Achmad Syukri Tammalele mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Majene untuk segera memanfaatkan momentum ini untuk melunasi tunggakan pajak tanpa harus membayar denda.
“Ayo, mari kita lunasi tunggakan pajak bumi dan bangunan kita karena pemerintah menghapus denda. Melalui pelunasan pajak ini berarti kita turut ambil bagian dalam pembangunan daerah. Jangan lewatkan kesempatan pembebasan denda PBB-P2. Silakan melaporkan SPPT kita ke Bapenda,” ungkap AST.
Dikatakan, tarif PBB Kabupaten Majene saat ini memang masih standar tarif puluhan tahun silam. Namun, tidak harus serta merta dilakukan penyesuaian yang berdampak pada keresahan masyarakat.
“Pemerintah hadir untuk memberikan solusi, bukan justru menambah beban masyarakat yang diketahui saat ini keadaan atau kondisi ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja,” tutup Bupati Majene.
Senada dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Majene., Abd Rahim. Melalui Sekretarisnya Hasri A Hamid, Jum’at 22 Agustus 2025 mengatakan, pajak tertunggak yang mencapai kurang lebih Rp5 miliar itu jika dibayarkan maka akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majene.
“Denda yang dibebankan kepada tunggakan wajib pajak sebesar 2 persen perbulan. Nah, itu semua kita hapuskan. Alhamdulillah, hingga malam tadi sudah banyak masyarakat yang merespon positif kebijakan bupati kita,” ungkap mantan Kabid Perbendaharaan Setda Majene ini.
Dia berharap agar wajib pajak memanfaatkan penghapusan denda ini sebaik mungkin karena tenggat waktunya hanya sampai pada 31 Oktober 2025.
(*)
