Mapos, Mamuju – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A dan PMD) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti rapat persiapan pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Pra-Rakortekrenbang) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara daring, Kamis, 5 Februari 2026.
Rapat ini diikuti oleh perwakilan kementerian/lembaga serta perangkat daerah dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota, sebagai bagian dari tahapan awal penyelarasan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam rapat tersebut dibahas berbagai hal teknis terkait pelaksanaan Pra-Rakortekrenbang, mulai dari mekanisme pelaksanaan, agenda dan jadwal kegiatan, hingga substansi perencanaan pembangunan yang akan menjadi fokus pembahasan, khususnya sinkronisasi program prioritas nasional dan daerah.
Keikutsertaan Dinsos P3A dan PMD Sulbar dalam rapat ini merupakan bentuk komitmen untuk memastikan program dan kegiatan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat dan desa dapat terintegrasi secara optimal dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, Sulbar Maju dan Sejahtera.
Kadinsos P3A dan PMD Sulbar , Darmawati melalui Perencana Ahli Muda, Mahyuddin, menilai rapat persiapan ini sangat penting sebagai pedoman awal dalam menyusun usulan program yang selaras dengan arah kebijakan nasional.
“Rapat persiapan Pra-Rakortekrenbang ini menjadi langkah awal yang strategis bagi kami untuk memahami arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, sehingga perencanaan program di daerah dapat disusun secara terarah dan terintegrasi,” ujar Mahyuddin.
Ia menambahkan bahwa hasil rapat tersebut akan menjadi bahan koordinasi internal dalam mempersiapkan substansi yang akan dibawa pada pelaksanaan Pra-Rakortekrenbang selanjutnya.
“Kami berharap melalui forum ini, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat semakin kuat, khususnya dalam mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan dan inklusif di Provinsi Sulawesi Barat,” tambahnya.
(*)
