Mapos, Mamuju – Atas arahan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat, Darwis Damir, Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda, Rakhmat, mengikuti Bimbingan Teknis/Workshop Penilaian Kerentanan dan Risiko Iklim menggunakan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) di Maleo Town Square Hotel (MATOS), Mamuju, Rabu (2/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung pada 2-3 September 2026 tersebut diselenggarakan Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Hanns Seidel Foundation (HSF).
Bimtek menjadi bagian dari penyusunan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Daerah (RAAPID) Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan difokuskan pada pemetaan kerentanan dan risiko iklim berbasis data melalui SIDIK serta penyusunan pilihan dan prioritas aksi adaptasi.
Perwakilan Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim, Kardono, mengatakan kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari kick-off pada Juni 2026. Menurut dia, ketersediaan data sektoral yang lengkap dan mutakhir menjadi bagian penting untuk menghasilkan peta kerentanan dan risiko iklim Sulawesi Barat.
Sementara itu, perwakilan DLHK Sulbar, Alexander Bontong, mengatakan perubahan iklim tidak lagi hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga tantangan pembangunan daerah. Dampaknya dapat memengaruhi pertanian, ketahanan pangan, kesehatan, infrastruktur, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat.
Perwakilan Hanns Seidel Foundation, Nila Puspita, berharap kegiatan tersebut menghasilkan rumusan yang dapat memperkuat perencanaan dan pelaksanaan adaptasi perubahan iklim di Sulawesi Barat.
Rakhmat mengatakan penyusunan RAAPID melalui pemetaan kerentanan dan risiko iklim berbasis data juga sejalan dengan tugas Kesbangpol dalam mendukung cegah dini dan deteksi dini terhadap potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG).
“Dampak perubahan iklim dapat berkembang menjadi persoalan sosial apabila tidak diantisipasi sejak dini. Data kerentanan melalui SIDIK dapat menjadi salah satu bahan untuk mengenali wilayah dan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian serta langkah antisipasi lebih awal,” kata Rakhmat.
Melalui RAAPID, pemerintah daerah diharapkan dapat menentukan langkah adaptasi secara lebih tepat sasaran sekaligus memperkuat kewaspadaan dini terhadap potensi dampak sosial perubahan iklim di Sulawesi Barat.
(*)
