Mapos, Mamuju – Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Sulawesi Barat melakukan konsultasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Barat, Senin (31/8).
Kunjungan yang diwakili oleh Muhammad Kurniawan dan Rusman ini bertujuan untuk menggali informasi serta arahan teknis terkait proses verifikasi akun resmi Pemkesra di platform Instagram dan Facebook guna memperoleh tanda centang biru.
Konsultasi tersebut membahas persyaratan administrasi, tahapan verifikasi, serta kebijakan teknis yang harus dipenuhi agar akun resmi pemerintah dapat terverifikasi sesuai ketentuan platform digital. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Biro Pemkesra dalam meningkatkan kredibilitas, keamanan, dan kepercayaan publik terhadap kanal informasi resmi yang dikelola.
Muhammad Kurniawan menyampaikan bahwa verifikasi centang biru menjadi penting di era digital saat ini. “Dengan akun terverifikasi, masyarakat akan lebih mudah mengenali informasi resmi dari Biro Pemkesra, terhindar dari akun palsu atau hoaks, serta memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa koordinasi dengan Dinas Kominfo akan terus dilakukan guna memastikan seluruh tahapan verifikasi berjalan lancar dan sesuai
Di tempat terpisah, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, S.E., M.A.P., memberikan apresiasi atas inisiatif Tim SPBE dalam meningkatkan kualitas pengelolaan media sosial instansi.
“Di era keterbukaan informasi, publik menuntut layanan informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya. Verifikasi centang biru adalah salah satu bentuk komitmen kami untuk menghadirkan kanal komunikasi resmi yang profesional dan aman. Saya berharap proses ini dapat segera selesai sehingga masyarakat Sulawesi Barat memiliki rujukan informasi yang jelas dari Biro Pemkesra,” ujar Murdanil.
Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan media sosial yang baik merupakan bagian dari reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital. “Ke depan, kami akan terus mengembangkan platform komunikasi digital yang interaktif, responsif, dan akuntabel, sehingga informasi kebijakan dan program kerja Biro Pemkesra dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan lebih luas dan mudah,” tambahnya.
Dengan adanya koordinasi antara Tim SPBE Pemkesra dan Dinas Kominfo, diharapkan proses verifikasi dapat berjalan mulus dan menjadi langkah awal penguatan identitas digital Biro Pemkesra di ruang publik.
(*)








