Mapos, Mamuju – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027, Perlindungan Sosial, serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah secara virtual, Senin (16/11/2026).
Rakor dibuka Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, yang menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pencapaian program prioritas nasional.
Agenda turut membahas kebijakan penetapan Upah Minimum 2027, penguatan perlindungan sosial melalui PKH dan Program Sembako, serta perkembangan pengendalian harga komoditas pangan, khususnya beras dan cabai. Pemerintah daerah didorong memperkuat pemantauan harga, menjaga pasokan, dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
Kepala Bakesbangpol Sulbar, Muh. Darwis Damir, menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam rakor ini merupakan bagian dari dukungan terhadap koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Stabilitas daerah tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, diperlukan koordinasi lintas sektor agar kebijakan pengendalian inflasi, perlindungan sosial, dan program nasional lainnya dapat berjalan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Darwis.
Menurutnya, Bakesbangpol turut mendukung upaya menjaga stabilitas sosial dan politik melalui penguatan koordinasi serta kewaspadaan terhadap potensi kerawanan sosial yang dapat memengaruhi kondusivitas daerah.
Keikutsertaan ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mengimplementasikan Panca Daya, melalui tata kelola pemerintahan yang baik, sinergi antarlembaga, serta pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera.
(*)








