Mapos, Mamuju – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A dan PMD) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti rapat pra-rapat koordinasi (Prarakor) penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang digelar di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat, Selasa, 3 Februari 2026.
Kehadiran Dinsos P3A dan PMD Sulbar dalam rapat ini merupakan bentuk dukungan dan komitmen lintas sektor dalam menekan angka Anak Tidak Sekolah di Sulawesi Barat melalui pendekatan terpadu dan berkelanjutan untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, ”membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter”
Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Dinsos P3A dan PMD Sulbar, Andi Muhammad Yasin, yang hadir mewakili Kepala Dinas Sosial P3A dan PMD Sulbar, Darmawati. Turut mendampingi, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Farida, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Idham Halik, serta Kepala Bidang Pelayanan Sosial Dasar dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Nirwana.
Dalam forum prarakor ini, para peserta membahas pemetaan kondisi Anak Tidak Sekolah, faktor penyebab, serta strategi kolaboratif antar perangkat daerah untuk memastikan anak-anak di Sulawesi Barat dapat kembali mengakses layanan pendidikan yang layak.
Mewakili Kadinsos P3A dan PMD Sulbar, Darmawati, Sekretaris Dinas, Andi Muhammad Yasin, menegaskan bahwa persoalan Anak Tidak Sekolah tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor saja, melainkan membutuhkan kerja bersama yang terintegrasi.
“Anak Tidak Sekolah bukan hanya persoalan pendidikan, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi sosial, ekonomi keluarga, dan lingkungan. Karena itu, sinergi antara Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting,” ujar Andi Muhammad Yasin.
Ia menambahkan, Dinsos P3A dan PMD Sulbar siap mendukung melalui berbagai program sosial, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan peran desa dalam pendataan dan pendampingan anak-anak yang berpotensi putus sekolah.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Farida, menyampaikan bahwa desa memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan Anak Tidak Sekolah.
“Desa adalah garda terdepan. Melalui data desa yang valid dan peran aktif pemerintah desa, anak-anak yang tidak sekolah dapat teridentifikasi lebih cepat dan ditangani secara tepat,” jelas Farida.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Idham Halik, menekankan pentingnya intervensi sosial bagi keluarga rentan.
“Banyak anak tidak sekolah berasal dari keluarga kurang mampu. Intervensi bantuan sosial yang tepat sasaran menjadi kunci agar anak-anak dapat kembali bersekolah,” ungkap Idham Halik.
Rapat prarakor ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, sekaligus menyusun langkah konkret penanganan Anak Tidak Sekolah di Sulawesi Barat secara menyeluruh dan berkelanjutan.
(*)
