Dinsos P3A dan PMD Sulbar dan BPS Bahas Percepatan Pengentasan Kemiskinan Bersama BPS Sulbar
Mamuju — Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Barat, Darmawati, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat, Kamis, 29 Januari 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Darmawati didampingi Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), Surdin, serta Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Idham Halik. Kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi strategis yang akurat terkait percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat tahun 2026.
Darmawati menyampaikan bahwa data statistik yang valid dan terbarui sangat dibutuhkan sebagai dasar perumusan kebijakan dan program sosial agar tepat sasaran dan berdampak langsung kepada masyarakat untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait ”pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial”
“Kami membutuhkan data yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar dalam menyusun program percepatan pengentasan kemiskinan tahun 2026. Data dari BPS menjadi rujukan utama agar intervensi yang dilakukan benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang membutuhkan,” ujar Darmawati.
Ia menegaskan bahwa sinergi antara Dinsos P3A dan PMD dengan BPS merupakan langkah strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan sosial yang berbasis data.
Sementara itu, Kepala Bidang Linjamsos, Surdin, menambahkan bahwa pemanfaatan data kemiskinan dan kerentanan sosial sangat penting dalam penyaluran bantuan sosial dan jaminan sosial agar lebih efektif.
“Dengan dukungan data dari BPS, kami dapat memetakan kondisi sosial masyarakat secara lebih komprehensif, sehingga program perlindungan dan jaminan sosial dapat dilaksanakan secara tepat sasaran,” jelas Surdin.
Senada dengan itu, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Idham Halik, menyampaikan bahwa kolaborasi data menjadi kunci dalam menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
“Penanganan fakir miskin harus berbasis data yang valid. Melalui koordinasi ini, kami berharap upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih terukur dan berkelanjutan,” ungkap Idham Halik.
Melalui kunjungan ini, Dinsos P3A dan PMD Sulawesi Barat berharap terjalin kerja sama yang semakin kuat dengan BPS dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan program-program sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat di tahun 2026.
(*)
