Mapos, Majene — Ada yang baru di tubuh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Majene. Jika sebelumnya hanya memiliki empat bidang, kini struktur tersebut bertambah menjadi lima dengan hadirnya Bidang Jasa Konstruksi (Jakon).
Namun, lahirnya bidang baru ini tentu bukan sekadar menambah daftar struktur organisasi. Di baliknya, terdapat tugas yang cukup strategis: memastikan dunia konstruksi di Majene berjalan lebih tertib, tenaga kerjanya kompeten, serta pelaksanaan proyek di lapangan tidak keluar dari ketentuan.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Majene, Muhammad Muflih Asad, melalui Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Bakriadi mengungkapkan bahwa bidang yang dipimpinnya memiliki tugas pokok dan fungsi mulai dari perencanaan hingga pengawasan jasa konstruksi.
Hal itu disampaikannya kepada Mapos, Kamis (29/10/2026).
Menurut Bakriadi, Bidang Jakon memiliki tanggung jawab menyusun rencana strategis (Renstra), program kerja, anggaran tahunan, petunjuk teknis (Juknis), hingga draf peraturan bupati (Perbup) yang berkaitan dengan pembinaan jasa konstruksi di daerah.
“Di kami itu dibagi lagi per seksi atau sub-koordinator. Kalau di kabupaten biasanya dibagi lagi menjadi dua atau tiga subkelompok substansi atau seksi,” terang Bakriadi.
Salah satu bagian yang menjadi perhatian adalah Subkoordinator Pemberdayaan dan Kompetensi.
Bagian ini nantinya tidak hanya berbicara soal administrasi, tetapi menyentuh langsung kualitas sumber daya manusia konstruksi. Fokusnya antara lain sertifikasi dan pelatihan bagi tukang maupun tenaga kerja terampil konstruksi.
Artinya, pekerja konstruksi di daerah diharapkan tidak lagi hanya mengandalkan pengalaman di lapangan, tetapi juga memiliki kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Subkoordinator Pemberdayaan dan Kompetensi nantinya fokus pada sertifikasi dan pelatihan tukang atau tenaga kerja terampil konstruksi,” jelasnya.
Yang tak kalah menarik adalah keberadaan Subkoordinator Pengawasan dan Informasi Jasa Konstruksi.
Bagian inilah yang memiliki tugas melakukan inspeksi terhadap ketertiban pelaksanaan proyek di lapangan sekaligus mengelola database konstruksi daerah.
“Sedangkan Subkoordinator Pengawasan dan Informasi Jasa Konstruksi fokus pada inspeksi ketertiban pelaksanaan proyek di lapangan dan pengelolaan database konstruksi daerah,” imbuh Bakriadi.
Dengan demikian, keberadaan Bidang Jakon di PUPR Majene membawa ekspektasi yang tidak kecil.
Sebab, pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran pemerintah pada akhirnya bukan hanya soal berapa banyak proyek yang dikerjakan, tetapi juga bagaimana proyek itu dilaksanakan, siapa tenaga kerjanya, bagaimana standar kompetensinya dan apakah pelaksanaannya benar-benar tertib di lapangan.
Di titik inilah peran Bidang Jakon akan diuji.
Bukan sekadar menjadi bidang baru dalam struktur PUPR, tetapi sejauh mana bidang tersebut mampu memastikan penyelenggaraan jasa konstruksi di Majene semakin profesional, transparan dan berkualitas.
Terlebih, dengan adanya kewenangan pada aspek pengawasan dan pengelolaan informasi konstruksi, publik tentu akan menaruh harapan agar keberadaan bidang ini benar-benar mampu menjadi salah satu instrumen penguatan pengawasan pembangunan di Kabupaten Majene.
Sebab, pembangunan yang baik bukan hanya terlihat dari fisiknya yang berdiri, tetapi juga dari proses pengerjaannya yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
(*)
