Mapos, Majene – Perencanaan pembangunan pada tahun 2019 ini merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2016-2021, dengan tema pembangunan pada tahun 2019 difokuskan pada Peningkatan Ekanoml Kerakyatan.
Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan pada setiap jenjang pemerintahan secara partisipatif. Demikian juga tertuang dalam undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD RPJMD dan RKPD.
“Kegiatan Musrenbang RKPD tahun 2019 pada tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada hari ini merupakan rangkaian proses lanjutan setelah pelaksanaan Musrenbang tingkat desa/ kelurahan yang telah dilaksanakan pada tanggal 7-9 Februari 2018 lalu,” kata Fahmi Massiara, Bupati Majene Kamis (15/2/2018) saat membuka Musrenbang Kecamatan di Cafe Ina Somba Kecamatan Sendana.
Menurut Fahmi Massiara, ada empat poin yang menjadi acuan dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan dalam rencana pembangunan 2019 Kabupaten Majene, yaitu ;
1. Pengembangan agroindustri minaindustri dan industri kerajinan kreatif;
2. Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat;
3. Pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian produktif;
4. Pembangunan infrastruktur penunjang kualitas hiidup masyarakat.
Prioritas Daerah Kabupaten Majene pada tahun 2019 kata Fahmi, difokuskan kepada rangkaian kegiatan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan pembangunan daerah dalam hal pemanfaatan potensi daerah dan peningkatan hasil produksi pada sektor hulu yang telah diintervensi oleh pemerintah Kabupaten Majene yang menjadi fokus pembangunan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.
Pemerintah terus berupaya meningkatkan penyerapan hasil Musrenbang yang terakomodir dalam APBD, dan patut diakui bahwa peningkatan penyerapan belum optimal. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Bapeda Kabupaten Majene pada tahun 2018, persentase penyerapan usulan Musrenbang yang terakomodir dalam APBD tahun 2018 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan pada tahun anggaran 2017.
“Menyikapi hal tersebut, maka pemerintah mencanangkan tahun kedua implementasi program Rp1 milyar satu kecamatan berbasis permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Saya tekankan pada hari ini, agar setiap usulan yang diusulkan dalam program Rp1 milyar satu kecamatan dapat dilengkapi dengan persyaratan administrasi pendukung khususnya usulan yang bersifat Bansos dan hibah, agar program Rp1 milyar satu kecamatan dapat secara utuh direalisasikan pada tahun berikutnya,” tegas Fahmi Massiara.
Ia berharap agar seluruh peserta yang hadir dapat mengikuti kegiatan tersebut hingga tuntas.
“Akhirnya saya menitip harap kepada seluruh peserta agar mengikuti dengan baik seluruh rangkaian kegiatan,” tutup Ketua Pemuda Pancasila ini.
Turut hadir dalam acara itu, Wakil Bupati Majene Lukman, unsur pimpinan DPRD Majene, pimpinan OPD, para camat, para lurah dan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM serta undangan lainnya.
(ipunk)
