Mapos, Majene — Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menggelar Forum Diskusi yang dilaksanakan di ruang rapat Kantor PUPR Kabupaten Majene, Senin 22 Juni 2026.
Hal ini seiring dengan komitmen Dinas PUPR yang selalu Sigap Membangun Infrastruktur Majene Lebih Baik.
Menurut Kepala Dinas PUPR Kabupaten Majene, H Muhammad Mufli Asad, ST, MT melalui Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Majene, H Muhammad Ramli, ST,MT diskusi yang tengah dilaksanakan berfokus utama pada peningkatan pelayanan, termasuk mengidentifikasi hambatan pelayanan publik dan menyusun solusi cepat tanggap atas aduan masyarakat.
“Tujuannya, membuka forum komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat supaya standar pelayanan yang dilaksanakan khususnya di PUPR sudah sesuai dengan harapan masyarakat,” ucapnya.
Dia berharap, output dari kegiatan tersebut, pihak Dinas PUPR dapat memberikan layanan lebih baik lagi kepada masyarakat yang tentunya sesuai Tagline Pemerintah Kabupaten Majene.
Lebih jauh kata dia, standar layanan yang diberikan termasuk transparansi anggaran dengan membuka akses informasi program, anggaran dan progres proyek infrastruktur agar mudah dipantau publik.
“Disini akan nampak akuntabilitas kinerja dengan menetapkan indikator kinerja jelas dan sistem evaluasi berkala untuk setiap bidang di Dinas PUPR,” terang Muhammad Ramli.
Ia menegaskan, strong point forum ini adalah menjadikan ruang dialog langsung antara pemerintah, akademisi, LSM dan masyarakat. Tujuannya supaya kebijakan pembangunan ruang publik benar-benar sesuai kebutuhan warga.
“Hasil forum akan ditindaklanjuti lewat SOP baru, publikasi laporan kinerja triwulan, dan kanal pengaduan yang lebih responsif,” tandasnya.
Pada kesempatan sama, Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Setda Majene, Muhammad Darwis mengatakan forum konsultasi publik merupakan kegiatan rutin yang sudah dilaksanakan oleh PUPR Kabupaten Majene.
“Sudah ketiga kalinya. Kegiatan ini merupakan wadah penampung semua keluhan dan mencari solusi dalam pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan yang meliputi 14 komponen,” ungkap Muhammad Darwis.
Dalam pelayanan nantinya, kata dia apakah ada yang perlu diubah atau ditingkatkan? “Tentu, selanjutnya akan dilakukan monitoring dan evaluasi. Jika ada yang perlu diubah, maka akan dilakukan perubahan. Selanjutnya hasil tersebut akan dilanjutkan kepada pihak Menpan RB untuk kemudian dijadikan SOP yang baku,” katanya.
Lebih jauh dia menyebut, standar layanan yang baku harus diperbaharui setidaknya tiga tahun sekali seiring dengan dinamika yang terjadi.
“Satu trand positif dari OPD yang ada di Kabupaten Majene saat ini adalah semua sudah melaksanakan forum diskusi dengan pelibatan seluruh elemen masyarakat termasuk akademisi, LSM dan wartawan. Kenapa ada pelibatan semua unsur? Karena semua perlu dipublikasi sebagai bentuk transparansi supaya diketahui oleh masyarakat,” terangnya.
Turut hadir dalam kegiatan Kepala Bidang Peralatan PUPR, A Ab Al’la, Kepala Bidang Tata Ruang PUPR, Andi Suardi, Kepala Bidang Cipta Karya PUPR Amiruddin, LSM Mustajar, pihak Akdemisi, Yusriyadi dan undangan lainnya.
(*)
