Mapos, Mamuju – Bapperida Provinsi Sulawesi Barat mengawali penyusunan rencana aksi infrastruktur jangka menengah dengan menggelar Rapat Koordinasi Infrastruktur Tahun 2025 pada Rabu, 29 Oktober 2025. Forum yang berlangsung secara hybrid dari Kantor Bapperida Sulbar ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pembangunan infrastruktur di Sulbar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, dari bendungan hingga sanitasi terpadu, dari jalan rusak hingga ancaman alih fungsi lahan.
Rapat ini sejalan dengan visi dan misi Pancadaya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yang menekankan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi daya saing wilayah, penguatan layanan dasar, dan percepatan pengentasan kemiskinan di Sulawesi Barat.
Rapat ini dipimpin oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Sulbar, Arjanto, mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana. Forum tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Peserta luring terdiri dari Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, BPJN Sulawesi Barat, BPBPK Sulawesi Barat, serta Satker Sarana dan Prasarana Strategis KemenPUPR. Sementara peserta daring meliputi BWS V Mamuju, BP3KP Sulawesi II, serta Bappeda dan dinas teknis dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Barat.
Narasumber utama dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) turut memberikan arahan strategis secara daring. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III BPIW, Pranoto, memaparkan daftar program prioritas nasional yang akan diintervensi di Sulbar, meliputi pembangunan bendungan, jaringan air baku, pengendalian banjir, pembangunan Sekolah Rakyat, dan fasilitas sanitasi terpadu.
Dalam sesi diskusi, Arjanto menekankan bahwa keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan utama, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencakup 27,14% dari total penerimaan. Sebagai respons atas tantangan pembiayaan, forum ini membuka peluang kemitraan dengan sektor swasta dan alternatif pendanaan lainnya.
Untuk itu, Bapperida Sulbar mendorong Pemerintah kabupaten dan dinas terkait menyiapkan dokumen teknis dan lahan agar usulan pembangunan bisa didanai melalui APBN atau kerja sama investasi.
Menurutnya, kesiapan dokumen seperti DED, perizinan lingkungan, bukti kepemilikan lahan, dan kelembagaan pengelola menjadi syarat mutlak.
Beberapa isu teknis yang mendapat perhatian khusus dalam rapat ini antara lain:
• Percepatan penanganan ruas jalan rusak di Topoyo
• Transisi dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
• Kendala operasional Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Tabolang akibat minimnya armada
• Ancaman alih fungsi lahan persawahan di Desa Kuo, Mamuju Tengah
Rapat ini menandai langkah awal penyusunan rencana aksi infrastruktur 2025–2029 yang lebih inklusif, terintegrasi, dan berbasis kolaborasi. Dengan sinergi antarpemerintah dan kesiapan teknis yang kuat, Sulawesi Barat menegaskan komitmennya membangun infrastruktur yang tidak hanya kokoh secara fisik, tetapi juga memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
(*)
