Mapos, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan agenda inventarisasi jembatan pejalan kaki menuju satuan pendidikan dan sarana publik serta evaluasi dukungan program 3 juta rumah. Rapat yang digelar secara daring pada Senin (8/12/2025) ini diikuti oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA), Aksan Amrullah, bersama jajaran perencana dan staf Bapperida Sulbar.
Keikutsertaan secara virtual ini menegaskan komitmen Bapperida Sulbar dalam mendukung agenda prioritas Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, khususnya dalam upaya pengendalian inflasi di Sulawesi Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Aksan Amrullah menyampaikan hasil paparan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait kondisi inflasi nasional dan daerah. Ia menjelaskan bahwa inflasi nasional tahun kalender (y-to-d) November 2025 tercatat sebesar 2,27 persen.
“Sulawesi Barat berada pada posisi relatif aman dengan inflasi 1,89 persen, menempati urutan ke-28 secara nasional. Angka ini dinilai terkendali karena masih di bawah 2 persen, jauh lebih rendah dibandingkan provinsi-provinsi dengan inflasi di atas 3 persen.” jelas Aksan.
Meski demikian, Sulawesi Barat tetap menghadapi tantangan kenaikan harga komoditas pangan.
“Berdasarkan data SP2KP hingga 5 Desember 2025, indeks perkembangan harga (IPH) di Sulbar naik 3,27 persen pada minggu pertama Desember. Kenaikan ini dipicu oleh daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang merah, dimana komoditas yang secara historis menjadi penyumbang utama inflasi di daerah tersebut.” tambahnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dalam arahannya menegaskan bahwa lonjakan harga di daerah produktif tidak dapat ditoleransi. Ia menyoroti kenaikan ekstrem cabai rawit dan bawang merah di sejumlah daerah, serta meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan wilayah surplus produksi untuk menjaga stabilitas pasokan. Kepala daerah juga diminta lebih serius dan proaktif dalam pengendalian harga pangan strategis melalui operasi pasar, gerakan pangan murah, penguatan distribusi, dan pengawasan terhadap praktik penimbunan.
Selain pengendalian inflasi, Sekjen juga membahas inventarisasi jembatan pejalan kaki menuju satuan pendidikan dan sarana publik. Ia menekankan urgensi pendataan dan pengusulan pembangunan/rehabilitasi jembatan pejalan kaki (bukan jembatan kendaraan) oleh pemerintah daerah. Banyak daerah belum menyampaikan usulan atau belum melakukan konfirmasi, sehingga dikhawatirkan proses pembangunan akan terhambat.
Dengan inflasi yang relatif terkendali, Sulawesi Barat memiliki peluang menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Namun, langkah konkret dalam pengendalian harga pangan dan percepatan inventarisasi infrastruktur dasar menjadi kunci agar Sulbar tidak hanya aman secara statistik, tetapi juga tangguh dalam pelayanan publik.
Menindaklanjuti arahan dalam rakor tersebut, Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir menegaskan komitmen Bapperida Sulbar untuk memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas harga.
Selain itu, Ia mengonfirmasi terkait inventarisasi jembatan pejalan kaki ke satuan pendidikan dan sarana publik lainnya, bahwa Pemerintah Sulawesi Barat telah menyampaikan hasil inventarisasi jembatan pejalan kaki ke satuan pendidikan dan sarana publik lainnya melalui Surat Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri C.q. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah per tanggal 4 Desember 2025 yang lalu.
(*)
