Mapos, Mamuju – Pada hari Kamis, 12 Februari 2026, telah dilaksanakan kegiatan “Undangan Rapat Koordinasi Penilaian Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah” yang diselenggarakan secara virtual melalui platform Zoom. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah di seluruh Indonesia.
Dalam kegiatan tersebut, BAPPERIDA Provinsi Sulawesi Barat diwakili oleh Perencana Ahli Muda, Masita Pratiwi Husni, sebagai peserta rapat koordinasi. Kehadiran perwakilan BAPPERIDA menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung implementasi penilaian kepatuhan HAM di lingkungan pemerintahan daerah, khususnya melalui perencanaan pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia.
Kegiatan rapat koordinasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, koordinasi, dan sinergi antar instansi pemerintah dalam pemenuhan indikator penilaian Kepatuhan HAM sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi capaian, kendala, serta permasalahan dalam pemenuhan indikator penilaian, meningkatkan kualitas data dukung dan dokumen eviden, serta mendorong komitmen instansi pemerintah dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM dalam penyelenggaraan pelayanan publik guna mendukung peningkatan hasil penilaian Kepatuhan HAM instansi pemerintah secara nasional.
Pelaksanaan kegiatan ini selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya mendukung Misi ke-5 Panca Daya Sulawesi Barat, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Dalam kegiatan tersebut, BAPPERIDA Provinsi Sulawesi Barat berperan sebagai unsur perencana pembangunan daerah yang mendukung penguatan integrasi pemenuhan indikator Kepatuhan HAM dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, pengendalian pelaksanaan program, serta evaluasi capaian kinerja perangkat daerah. Selain itu, BAPPERIDA juga berperan dalam mengoordinasikan penyediaan data dukung, mendorong sinergi lintas perangkat daerah, serta memastikan kebijakan dan program pembangunan daerah sejalan dengan pedoman penilaian yang ditetapkan pemerintah pusat sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan nilai Kepatuhan HAM pemerintah daerah.
Hasil pembahasan rapat menyimpulkan bahwa penilaian kepatuhan HAM merupakan proses evaluasi menyeluruh terhadap implementasi HAM di instansi pemerintah yang meliputi aspek penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Penilaian ini menjadi instrumen strategis bagi instansi pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan dan pelayanan publik telah selaras dengan prinsip HAM.
Pelaksanaan penilaian kepatuhan HAM berada dalam kerangka kebijakan nasional sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang HAM untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara secara menyeluruh. Mekanisme penilaian dilaksanakan secara tahunan melalui tahapan pencanangan, penyampaian data, pemeriksaan dan verifikasi, hingga penilaian akhir sehingga proses berjalan sistematis dan terukur.
Indikator penilaian kepatuhan HAM mencakup kebijakan berbasis HAM, pelaksanaan HAM, partisipasi publik, serta akuntabilitas HAM. Untuk pemerintah daerah, penilaian juga menekankan integrasi kebijakan HAM dalam produk hukum daerah, perencanaan dan penganggaran, pelayanan hak dasar, serta pelaksanaan standar pelayanan minimal.
Hasil penilaian kepatuhan HAM diklasifikasikan dalam empat kategori predikat, yaitu Sangat Patuh HAM, Patuh HAM, Mulai Patuh HAM, dan Kurang Patuh HAM yang menjadi dasar evaluasi kinerja sekaligus acuan perbaikan berkelanjutan bagi instansi pemerintah.
Kegiatan rapat dibuka oleh Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin yang menegaskan pentingnya pelaporan penilaian kepatuhan HAM sebagai instrumen penguatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pemenuhan dan perlindungan HAM. Hal ini juga sejalan dengan peran strategis United Nations Human Rights Council dalam mendorong komitmen global terhadap perlindungan HAM.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber antara lain Henny Tri Rama Yanti selaku Direktur Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah, Muhammad Hafiz selaku Direktur Eksekutif Centra Initiative, perwakilan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, serta perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antar instansi pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.
(*)
