Aksi Di Depan PN Makassar, AMBAR Mendesak PN Menolak Praperadilan 4 Tersangka Kasus APBD Sulbar

DSC_0067-620x330

Aliansi Mahasiswa Sulawesi Barat Menggugat (AMBAR) menggelar aksi unjuk rasa depan di Kantor Pengadilan Negeri Makassar. Rabu (18/10/2017).

Mapos, Makassar– Aliansi Mahasiswa Sulawesi Barat Menggugat (AMBAR) menggelar aksi unjuk rasa depan di Kantor Pengadilan Negeri Makassar. Rabu, (18/10/2017).

Aksi tersebut dilakukan terkait menyikapi Kasus Korupsi APBD Sulbar 2016 yang sementara bergukir di Kejati Sulselbar.

Dengan menggunakan mobil pick up sebagai panggung orasi, dan si warnai dengam spanduk bertuliskan ” Penjarakan mafia APBD 2016 Sulbar #Save Sulbar, Aliansi Mahasiswa Sulawesi Barat, Penjarakan koruptor APBD Sulbar 2016, Tolak prapradilan tersangka penyelewengan APBD Sulbar #Save Sulbar.

Dalam orasinya, Marwan Jenderal lapangan mengatakan, kami sebagai mahasiswa Sulbar sangat kecewa atas prilaku adanya oknum yang mencoba memainkan anggaran APBD tahun 2016 yang notabenenya adalah penyelenggara negara atau aparatur negara itu sendiri.

Olehnya itu, Kami mendesak Kejati Sulselbar untuk tetap konsisten mengawal kasus tindak pidana korupsi APBD Sulbar 2015-2016, ungkap Marwan.

Kami mendukung Kejati Sulselbar untuk mempercepat penahanan tersangka yang telah ditetapkan, meminta pihak Kejati agar mempublikasikan penanganan kasus ini , proses penanganan Tipikor APBD 2016 segera ditingkatkan berdasarkan alat bukti, Kata Marwan.

Selain itu, meminta kepada majelis hakim untuk menolak permohonan praperadilan atas nama Andi Mappagara, H. Harun, Munandar Wijaya, dengan nomor perkara 24/PID.2017/PN Makassar atau setidak-tidaknya majelis hakim memutuskan bahwa penyidik sudah melakukan tugasnya sesuai prosedur.

Meminta kepada Majelis Hakim untuk objektif dalam menilai perkara dengan nomor perkara 24/PID.PRA/2017/PN Makassar.

Adapun tuntutan aksi, para Mahasiswa yang tergabung dalam AMBAR yakni mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat untuk tetap konsisten mengawal kasus tindak pidana korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Selatan Barat periode 2015-2016, meminta transparansi Kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan dan Barat mengenai tahapan hukum yang dijalankan dalam penanganan kasus dugaan penyalahgunaan anggaran pemerintah dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Barat 2015-2016, meminta Kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan dan Barat agar tetap menjaga konsisten asas kesamaan di mata hukum dan Meminta Kejati Sulselbar menggandeng PPATK dalam penelusuran aliran dana terkait indikasi penyalahgunaan APBD, mendesak Kejati untuk membuka secara lebar-lebar seluruh perusahaan yang terlibat dan telah dipanggil dalam penyalahgunaan APBD 2016.

Sementara itu, Humas PN Makassar Bambang Nur Cahyono, mengatakan bahwa dirinya sangat mengapresiasi atas adanya pengaduan tersebut yang dibawa oleh adik-adik Mahasiswa.

” Sudah saatnya kita menegakkan supermasi hukum dan kita akan selalu objektif dalam menangani setiap kasus tindak pidana korupsi, dan akan selalu transpransi dalam dalam penanganan setiap kasus yang sementara di sidangkan.

Dikatakan, masyarakat yang ingin membutuhkan informasi terkait kasus-kasus yang disidangkan di PN Makassar, semuanya telah kami sediahkan melalui papan informasi, tuturnya.

(arman)