Mapos, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat mendorong penguatan sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur lintas sektor dalam Forum Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat di Matos Mall Hotel & Convention, Mamuju, Rabu (1/4/2026).
Forum ini diikuti oleh perangkat daerah, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan sektor infrastruktur guna menyamakan persepsi dan memastikan keterpaduan program pembangunan daerah dan nasional. Bapperida Sulawesi Barat diwakili oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Arjanto, mewakili Kepala Bapperida Amujib, didampingi staf I Ketut Wibawa dan Haryati.
Dalam forum tersebut dipaparkan rencana pagu awal Dinas PUPR Sulawesi Barat tahun 2027 sebesar Rp297,2 miliar yang dialokasikan ke dalam sejumlah bidang, meliputi Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, Tata Ruang, Jasa Konstruksi, serta UPTD PJJ. Selain itu, turut dibahas program strategis lintas sektor, seperti pembangunan jalan nasional oleh BPJN Sulawesi Barat, pengelolaan sumber daya air oleh BWS V Mamuju, serta pengembangan infrastruktur sanitasi dan air minum.
Dalam kesempatan tersebut, Arjanto memaparkan outlook capaian indikator makro tahun 2025 serta arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027. Ia menyoroti sejumlah isu strategis, di antaranya kemantapan jalan provinsi yang baru mencapai 49,77 persen, belum optimalnya konektivitas antarwilayah, serta masih terbatasnya integrasi jaringan jalan dengan kawasan produksi dan simpul ekonomi.
Di sektor layanan dasar, capaian akses air minum layak pada tahun 2025 sebesar 83 persen, masih di bawah rata-rata nasional sebesar 93,22 persen. Sementara itu, sanitasi layak telah mencapai 85,98 persen, namun sanitasi aman masih rendah yakni 1,52 persen. Kondisi ini menunjukkan perlunya percepatan pembangunan SPAM regional serta peningkatan pengelolaan sanitasi, termasuk optimalisasi operasional Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Pada sektor pertanian, kondisi daerah irigasi kewenangan provinsi yang berada dalam kondisi baik baru mencapai 21,25 persen atau sekitar 4.061 hektare dari total 19.114 hektare. Rendahnya indeks pertanaman yang berada pada angka 21,95 persen juga menjadi perhatian akibat belum optimalnya fungsi jaringan irigasi.
Dalam aspek tata ruang, revisi RTRW provinsi masih dalam tahap penyempurnaan, khususnya terkait Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan proses clean and clear indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang. Pemerintah juga mendorong percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di tingkat kabupaten guna mendukung kemudahan investasi.
Selain itu, Arjanto menegaskan bahwa arah pembangunan infrastruktur ke depan harus lebih fokus dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Perencanaan infrastruktur ke depan harus lebih terarah pada konektivitas yang memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Prioritas pembangunan perlu difokuskan pada ruas jalan yang menghubungkan simpul-simpul ekonomi strategis, percepatan layanan dasar seperti air minum dan sanitasi, serta optimalisasi jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan. Selain itu, integrasi lintas sektor dan penguatan tata ruang menjadi kunci dalam mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja di Sulawesi Barat,” ujarnya.
Kepala Bapperida Sulbar, Amujib menjelaskan bahwa kehadiran pihaknya dalam forum ini bertujuan untuk memastikan program sektor PUPR selaras dengan visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka.
Fokus utamanya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui infrastruktur terintegrasi, peningkatan ketahanan pangan, percepatan layanan dasar, serta penguatan daya saing daerah.
“Sebagai perangkat daerah di bidang perencanaan, Bapperida Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen mengawal sinkronisasi kebijakan lintas sektor. Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh program pembangunan infrastruktur terakomodasi dalam dokumen perencanaan daerah demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing.” katanya.
(*)
