Mapos, Majene — Setiap rencana pembangunan hunian dibutuhkan sejumlah tahapan pengkajian dalam melengkapi dokumen sebagai salah satu syarat adminstrasi.
Untuk itu pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Majene membentuk Tim Teknis untuk Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL Rencana Pembangunan Perumahan Sierra Primana Residence (SPR) yang diprakarsai oleh PT Budi Utama Mahakarya.
Kepala DLHK, Inindria mengatakan, pihaknya wajib memberikan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup adalah amanah undang-undang yang memang harus dilaksanakan.
Pemerintah Kabupaten Majene berucap terima kasih kepada pemerakarsa kerana tetap membangun komunikasi secara intens dengan pihak DLHK dan masyarakat.
“Terima kasih kepada pemerakarsa karena mau berinvestasi ke Majene untuk membangun hunian, apalagi dengan cara subsidi. Dengan hadirnya hunian yang dikelola secara profesional berdampak positif karena bangunan akan tertata dengan baik,” ucap Inindria.
Dia berharap agar pengemban terus membangun komunikasi dengan baik kepada pihak-pihak terkait terutama masyarakat sekitar.
Sementara Komisaris PT Budi Utama Mahakarya, Syamsir Syarif mengatakan, pertemuan yang dilaksanakan pada kegiatan ekspose di DLHK, adalah pertemuan kali pertama di Kabupaten Majene.
“Ekspose ini baru kali pertama kami lakukan di Kabupaten Majene. Sebelumnya aktivitas kami ada di Kabupaten Mamuju, Bulukumba. Selanjutnya nanti, kami akan ke Kabupaten Gowa,” ungkapnya.
Dikatakan, pihaknya berencana membangun sebanyak 70 unit rumah subsidi tipe 36 di Kelurahan Lembang dengan luas hamparan kurang lebih satu hektar.
Alasan pihaknya ingin berinvestasi di Kabupaten Majene lantaran Kabupaten Majene masih membutuhkan lebih banyak hunian seiring dengan pertumbuhan penduduk dengan sasaran ASN, pelaku usaha, swasta dan rumah tangga baru.
“Wilayah Kelurahan Lembang memang kelihatannya terkonsep sebagai hunian. Setelah dicek di Tata Ruang RDTR juga menunjukkan bahwa lokasi akan dibangun memang untuk perumahan,” ungkapnya.
Dia berharap agar masyarakat atau seluruh pihak mendukung rencana pembangunan yang segera akan dimulai.
“Doakan semoga dilancarkan,” tutup Syamsir Syarif.
Pada tempat sama, Konsultan Perencana Pembangunan hunian, Bob Busran mengatakan, pihak pemerakarsa sudah melakukan upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan pengelolaan lingkungan yang mengacu pada UU No 5 tahun 2023 tentang penetapan Perpu No 2 tahun 20222 tentang cipta kerja.
“Pasal 22 ayat (1) menyatakan, Setiap usaha dan / atau yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib Memiliki Amda, kemudian Pasal (34) ayat (1) berbunyi Setiap usaha dan / atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL,” bebernya.
Untuk Pemenuhan standar UKL-UPL lanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berdasarkan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
“Pasal 35 ayat (1): Usaha dan / atau kegiatan yang tidak wajib di lengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (4) wajib membuat surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang di integrasikan kedalam Nomor Induk Berusaha. Atas dasar inilah sehingga kegiatan hari ini dilaksanakan,” terangnya.
Menurut dia, dalam proses pembangunan nantinya, pihak pengemban akan melibatkan tenaga kerja dari masyarakat setempat dengan kualifikasi yang disyaratkan oleh perusahaan.
Dia menegaskan bahwa, dokumen yang disajikan akan membuka ruang solusi atas rencana pembangunan Perumahan Sierra Prima Residence di Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.
Sementara, Kepala Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur, Arifin mengatakan, pihaknya menanggapi positif atas hadirnya hunian Perumahan Sierra Primana Residence di wilayahnya.
Dia mengatakan, dengan hadirnya hunian akan berdampak positif terhadap perputaran ekonomi di masyarakat.
“Kami mengapresiasi adanya hunian di wilayah kami karena menghidupi masyarakat sekitar terutama pelaku UMKM,” sebut Arifin di sela-sela Rakornis Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Majene, Rabu 19 November 2025.
Turut hadir Kadis Perhubungan Kabupaten Majene, M Jazuli MM, Mewakili BPBD Masud, Kadis Penanaman Modal, Kadis PU, Kasatpol PP Harun Hadaming, Camat Banggae Timur, Misbahuddin, Mewakili Kepala Bapenda, Nurarpiati dan undangan lainnya.
(*)
