Mapos, Majene — Pekerja rentan adalah pekerja yang terutama pekerja di sektor informal, yang memiliki kondisi kerja di bawah standar, resiko tinggi, penghasilan sangat minim, dan rentan terhadap gejolak ekonomi, serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.
Kondisi ini banyak didapati di seluruh Indonesia khususnya di kabupaten Majene.
Dikutip dari berbagai sumber, Pekerja rentan sering bekerja dalam kondisi yang tidak aman, tidak sehat, dan tidak layak, seperti tidak memiliki perlindungan keselamatan kerja yang memadai, jam kerja yang panjang dan beban kerja yang berat.
Untuk itu pemerintah bersama pihak terkait seperti BPJS Ketenagakerjaan melakukan upaya pendekatan kepada pekerja rentan dengan memberikan jaminan.
“Perlindungan bagi pekerja rentan adalah prioritas. Hari ini, saya mengikuti rapat koordinasi bersama BPJS Ketenagakerjaan di Cafe NF Majene untuk membahas langkah-langkah konkret dalam melindungi para pekerja di sektor kelautan dan perikanan,” tulis Wakil Bupati Majene Andi Rita Mariani Basharoe lewat kanal FB miliknya Rabu 20 Maret 2025.
Perlindungan bagi pekerja rentan dapat dilakukan melalui jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan ini bertujuan agar pekerja rentan terlindungi saat menghadapi kondisi finansial darurat.
Program perlindungan bagi pekerja rentan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP).
Contoh pekerja rentan Petani, Nelayan, Pedagang kaki lima, Marbot, Petugas keagamaan.
Untuk itu diperlukan peran Pemerintah daerah, mulai dari tingkat desa/kelurahan, agar aktif dalam memastikan setiap pekerja menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu pekerja rentan juga harus diberikan perlindungan hukum selain jaminan sosial. Perlindungan hukum tersebut meliputi: Hak atas keselamatan dan kesehatan kerja. Hak atas moral dan kesusilaan. Hak atas perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Hak atas upah yang adil. Hak untuk berserikat dan berkumpul. Hak untuk diproses hukum secara sah dan hak atas rahasia pribadi.
Wakil Bupati Majene berharap agar semua pekerja rentan di Majene terutama yang berkerja disektor kelautan dapat terlindungi dengan baik.
Turut hadir dalam Rakor itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kasman Kabil, Kepala Dinas Ketegakejeaan Kabupaten Majene, Hasdinar, Kepala Dinas Perikanan dan Keluaran Kabupaten Majene, Ichwanti serta pimpinan OPD lainnya.
(*)
