Mapos, Majene — Kedatangan Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Ruang Pola Kantor Bupati Majene, Kamis (12/11/2026) dalam rangka kegiatan Pendampingan Tindak Lanjut Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 disambut oleh Bupati Majene, Andi Achmad Syukri Tammalele beserta seluruh pimpinan OPD.
Kepada Wartawan, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Majene, Syahrimayani membenarkan hal itu.
Dikatakan, kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Majene untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Hadir dalam kegiatan itu Tim KPK RI dari Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, Sekretaris Daerah Kabupaten Majene, Ardiansyah, Inspektur Kabupaten Majene, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para perwakilan teknis pelaksana Rencana Aksi SPI.
Menurut Syahrimayani, ada beberapa poin yang ditegaskan oleh Bupati Majene dalam sambutannya, antara lain; hasil SPI bukan sekadar angka, melainkan cerminan integritas tata kelola pemerintahan berdasarkan persepsi ASN, masyarakat, dan para ahli.
“Bupati juga mengakui bahwa Pemerintah Kabupaten Majene masih memiliki kekurangan dalam pemenuhan dan pengunggahan data dukung tindak lanjut hasil SPI Tahun 2025. Oleh karena itu, pendampingan dari Tim KPK diharapkan dapat memberikan arahan konkret terkait kelengkapan, validitas dokumen pendukung, serta percepatan pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun,” ungkap Syahrimayani.
Bupati Majene menegaskan, lanjut dia, agar seluruh jajaran perangkat daerah mengikuti pendampingan dengan sungguh-sungguh, terbuka dalam menyampaikan kendala, serta menjadikan kegiatan tersebut sebagai ruang pembelajaran dan evaluasi bersama.
“Kita akan bersungguh-sungguh menaati instruksi itu dengan penuh tanggungjawab. Apalagi Bupati secara khusus menginstruksikan Sekretaris Daerah, Inspektur, seluruh Kepala OPD, dan penanggung jawab teknis Rencana Aksi SPI untuk mempercepat pengunggahan data dukung hingga mencapai 100 persen dan dapat diverifikasi sebelum batas waktu yang ditentukan KPK,” terangnya.
Melalui pendampingan ini, Pemerintah Kabupaten Majene berharap dapat terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
(*)
