Mapos, Mamuju– Penguatan tata kelola pemerintahan daerah membutuhkan sistem pengawasan yang tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan, tetapi juga mampu mencegah potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan program dan penganggaran.
Semangat tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melibatkan Inspektorat Daerah seluruh kabupaten se-Sulawesi Barat, dilaksanakan di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sulawesi Barat, Jumat (13/11/2026).
Kegiatan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.
Regulasi tersebut menjadi salah satu landasan dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pembinaan dan pengawasan yang terencana, terarah, serta berorientasi pada peningkatan akuntabilitas.
Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Provinsi Sulbar Tahun 2026 ini bertemakan “Sinergi APIP sebagai Mitra Strategis Perangkat Daerah dalam mendorong Efektivitas Program Prioritas Pencegahan Korupsi, dan Akselerasi Pembangunan Sulbar“.
Keterlibatan Inspektorat Daerah dari seluruh kabupaten se-Sulawesi Barat menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, sekaligus meningkatkan kapasitas aparat pengawasan internal pemerintah (APIP).
Sebab, Inspektorat memiliki peran strategis dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi pengawasan tersebut tidak sebatas menemukan kesalahan dalam pelaksanaan program, tetapi juga mencakup pembinaan, reviu, pemantauan, evaluasi, serta pencegahan terhadap potensi penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah.
Dengan pengawasan yang semakin efektif, diharapkan setiap perangkat daerah mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan program, menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran, serta memastikan kebijakan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Inspektorat Daerah se-Sulawesi Barat diharapkan semakin memperkuat perannya sebagai garda pengawasan internal sekaligus mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab.
APIP hadir sebagai mitra strategis dan bukan pencari kesalahan.
Turut hadir dalam Kegiatan, Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, M Natsir, Mewakil Ketua DPRD Sulbar yaitu Anggota Komisi II DPRD Sulbar, Hj Jumiaty Andi Mahmud, Kepala Inspektorat Majene, Kasman Kabil, seluruh Kepala Inspektorat SE Sulbar beserta staf, pihak BPKP dan undangan lainnya.
(*)
