Mapos, Mamuju — Kebijakan pemerintah pusat yang memangkas anggaran untuk Sulbar sebesar Rp320 Miliar, membuat pembangunan terancam tidak akan berjalan. Sehingga muncul banyak kekuatiran.
Anggota Komisi 3 DPRD Sulbar Sukri Umar, mengatakan, tidak mungkin pembangunan di daerah akan terhenti akibat refocusing anggaran sebagai imbas dari terbitnya Inpres nomor 1 tahun 2025.
“Pembangunan dalam arti yang luas ya, artinya fisik dan non fisik. Pemerintah daerah sudah pasti akan menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat. Dan sudah tentu akan mencari jalan keluar dari imbas lahirnya kebijakan itu,” kata Sukri, Rabu (05/02/2025).
Dia meyakini, pemerintah daerah akan menyusun skala prioritas agar pembangunan tetap berjalan. Pun akan berusaha mencarikan dana-dana dari berbagai sumber dan potensi yang ada di daerah.
“Jika perlu, melakukan perombakan postur APBD. Itu mungkin saja dilakukan agar pembangunan tetap berjalan sesuai dengan skala prioritas yang dibutuhkan di daerah, khususnya di Sulbar,” katanya.
Pemerintah tetap harus melakukan pembangunan infrastruktur. Juga pembangunan lainnya yang dinilai sangat urgen.
“Kita harus beradaptasi dengan kebijakan pemerintah pusat, tidak perlu berprasangka negatif dulu. Sehingga tahun depan, bisa menyusun rencana yang lebih strategis dan antisipatif,” katanya.
Terkait program makan bergizi gratis, Sukri pun berpendapat untuk lebih melihatnya pada sisi positifnya. Saat ini bisa saja belum terasa manfaatnya. Tapi ke depan pasti akan dirasakan manfaatnya.
(*)
