Mapos, Mamuju – Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, menegaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju mendukung kelanjutan pengembangan Logam Tanah Jarang (LTJ) di wilayah Mamuju. Namun, ia menekankan agar pelaksanaannya memberikan manfaat lebih besar dibandingkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan.
Hal itu disampaikan Sutinah saat menghadiri rapat koordinasi terkait LTJ bersama Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pimpinan Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemprov Sulbar di Ruang Oval Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 10 November 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Sutinah berharap agar potensi sumber daya alam yang dimiliki Mamuju dapat memberikan nilai tambah bagi daerah dan masyarakat setempat.
“Pada intinya, Pemerintah Kabupaten Mamuju akan mendukung, apalagi ini merupakan program strategis Bapak Presiden. Tetapi dengan catatan, manfaatnya harus lebih banyak,” kata Sutinah.
Salah satu hal yang menjadi penekanannya adalah lokasi pengolahan LTJ. Ia meminta agar fasilitas pengolahan atau smelter dibangun di wilayah Kabupaten Mamuju, bukan di luar daerah.
Menurutnya, pengolahan di wilayah Mamuju akan memberikan peluang penerimaan yang lebih besar bagi daerah dibandingkan jika hasil sumber daya tersebut diolah di luar wilayah.
“Kalau diolah di wilayah Mamuju, persentase pendapatan yang akan diperoleh pemerintah akan lebih banyak. Makanya itu yang saya tekankan,” ujarnya.
Selain lokasi pengolahan, Sutinah juga meminta agar masyarakat lokal mendapat kesempatan lebih luas untuk terlibat apabila program tersebut mulai berjalan. Ia berharap Perminas dapat memperhatikan keterlibatan masyarakat Kabupaten Mamuju dalam pengembangan LTJ.
Di sisi lain, Sutinah turut meminta perhatian Pemerintah Pusat terhadap kebutuhan pembangunan infrastruktur di Mamuju. Menurutnya, potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah perlu diikuti dukungan pembangunan, mengingat kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten masih terbatas.
“Apa yang masih kurang di Mamuju sekarang? Salah satunya adalah infrastruktur. Kalau Pemerintah Pusat bisa melihat sumber daya alam kami yang memiliki potensi LTJ, Pemerintah Pusat juga harus melihat kekurangan kami di sini, termasuk infrastruktur,” tuturnya.
Ia menilai diperlukan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk mendukung pembangunan di Mamuju.
Terkait aspek teknis pengembangan LTJ, termasuk potensi ekonomi dan dampak lingkungannya, Sutinah menegaskan seluruh proses harus berjalan sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku.
Melalui dukungan yang disertai sejumlah harapan tersebut, Pemkab Mamuju menginginkan pengembangan potensi LTJ tidak hanya menjadi bagian dari program strategis nasional, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi daerah, membuka ruang keterlibatan masyarakat, serta mendukung percepatan pembangunan di Mamuju.
(*)
