Mapos, Mamuju – Pemenuhan hak asasi manusia (HAM) tidak cukup hanya menjadi komitmen dalam kebijakan pemerintah, tetapi harus tercermin dalam perencanaan program, pengalokasian anggaran, hingga penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk memastikan prinsip tersebut menjadi bagian dari pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) memperkuat kesiapan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2026–2030.
Langkah tersebut dilakukan melalui pelaporan RANHAM periode B.12 yang menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan kesiapan kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran untuk mendukung pelaksanaan kebijakan nasional di bidang HAM.
Upaya tersebut sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Dr. H. Suhardi Duka, M.M. yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Kepala Bapperida Provinsi Sulbar, Drs. Amujib,M.M. menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian program dan indikator kinerja, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan pemerintah mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan merata.
“Pembangunan yang kita rencanakan harus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Karena itu, prinsip-prinsip hak asasi manusia perlu menjadi perhatian sejak proses perencanaan, sehingga program dan anggaran yang disusun benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok yang memerlukan perhatian khusus,” ujar Amujib dalam keterangannya pada Selasa (10/11/2026) di Kantor Bapperida Sulbar.
Menurutnya, pengintegrasian prinsip HAM dalam pembangunan membutuhkan keterpaduan kebijakan dan komitmen seluruh perangkat daerah. Dalam hal ini, Bapperida memiliki peran untuk mendorong keselarasan antara prioritas pembangunan daerah dan agenda nasional, sehingga pelaksanaan RANHAM tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif.
“Pelaporan ini bukan sekadar menyampaikan data kepada pemerintah pusat, tetapi juga menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kesiapan kita dalam menjalankan RANHAM. Yang ingin kita bangun adalah keterpaduan antara kebijakan, program, dan penganggaran agar pemenuhan hak masyarakat semakin diperhatikan dalam setiap tahapan pembangunan,” tambahnya.
Sebagai bagian dari proses tersebut, Bapperida Sulbar melakukan penginputan dan penyampaian informasi persiapan penyelenggaraan RANHAM 2026–2030 melalui Sistem Aplikasi Pelaporan Aksi HAM (SAPA HAM) pada laman https://sapaham.kemenkumham.go.id.
Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Masita Pratiwi Husni, S.T., menjelaskan bahwa pelaporan B.12 difokuskan pada tiga aspek utama, yakni kesiapan tata kelola dan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran, serta penyelarasan program dan kegiatan perangkat daerah dengan arah kebijakan dan sasaran strategis RANHAM 2026–2030.
Ketiga aspek tersebut saling berkaitan karena pelaksanaan RANHAM memerlukan dukungan kelembagaan yang jelas, perencanaan yang terarah, serta program pembangunan yang selaras dengan kebutuhan pemenuhan HAM.
“Melalui pelaporan ini, kami menyampaikan gambaran kesiapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendukung RANHAM 2026–2030. Informasi yang dihimpun tidak hanya berkaitan dengan kelembagaan, tetapi juga bagaimana perencanaan dan penganggaran serta program perangkat daerah dapat diselaraskan dengan sasaran RANHAM,” jelas Masita.
Ia menambahkan bahwa informasi yang disampaikan melalui SAPA HAM diharapkan dapat menjadi bahan koordinasi dan evaluasi dalam mempersiapkan pelaksanaan RANHAM pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki dasar yang lebih terarah untuk mengidentifikasi kebutuhan penguatan, baik dari sisi koordinasi kelembagaan maupun integrasi program pembangunan.
Melalui pelaporan RANHAM B.12, Bapperida Sulbar mendorong agar prinsip penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM semakin terintegrasi dalam kebijakan pembangunan daerah. Dengan perencanaan yang lebih responsif dan koordinasi lintas sektor yang kuat, pelaksanaan RANHAM 2026–2030 diharapkan tidak hanya memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi juga berkontribusi terhadap terwujudnya pembangunan Sulawesi Barat yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
(*)
