Mapos, Mamuju – Keselarasan program pembanguna daerah dengan kebijakan nasional membutuhkan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi yang berjalan secara terintegrasi. Penguatan aspek tersebut menjadi salah satu fokus dalam Rapat Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dalam Mendukung Program Prioritas yang diikuti Bapperida Provinsi Sulawesi Barat secara daring melalui Zoom, Selasa (10/11/2026).
Bapperida Sulbar dalam kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri tersebut diwakili Muh Faried Fadal, Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD). Kegiatan ini juga melibatkan Bapperida dan Biro Pemerintahan dari berbagai provinsi di Indonesia.
Pembahasan dalam rapat diarahkan pada penyelarasan perencanaan dan pelaksanaan program kerja pemerintah daerah agar sejalan dengan arah kebijakan serta program prioritas nasional. Selain itu, penguatan koordinasi, evaluasi, dan ketertiban pelaporan menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP.
Muh Faried Fadal menyampaikan bahwa pengawasan merupakan salah satu aspek penting untuk memastikan pelaksanaan program pemerintah daerah berjalan sesuai arah kebijakan dan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, mekanisme pengawasan juga perlu diselaraskan dengan pengawasan yang dilaksanakan kementerian dan lembaga.
“Penguatan koordinasi dan evaluasi perlu berjalan beriringan dengan pengawasan. Karena itu, harmonisasi dengan mekanisme pengawasan kementerian dan lembaga menjadi penting agar pelaksanaan program di daerah dapat terpantau dengan baik, sekaligus didukung pelaporan yang tertib dan akuntabel,” ujar Faried.
Ia menambahkan, keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan program menjadi hal yang perlu diperhatikan agar berbagai kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan secara tepat di daerah.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Bapperida Sulbar, Drs. Amujib, M.M., menekankan pentingnya penguatan fungsi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi untuk memastikan setiap program pembangunan memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran pembangunan daerah maupun prioritas nasional.
“Perencanaan pembangunan tidak boleh berhenti pada penyusunan program dan penganggaran. Pelaksanaannya harus dikawal melalui pengendalian dan evaluasi yang terukur, sehingga setiap program dapat diketahui perkembangan, kendala, serta hasil yang dicapai. Koordinasi dan akuntabilitas menjadi kunci agar pelaksanaan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Kepala Bapperida Sulawesi Barat.
Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, penguatan koordinasi dan pengawasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan Misi Kelima Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat, Dr. H. Suhardi Duka, M.M., yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Melalui partisipasi dalam forum tersebut, Bapperida Sulbar terus mendorong keselarasan kebijakan pembangunan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi. Dengan demikian, pelaksanaan program pemerintah diharapkan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu mencapai target kinerja dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
(*)
