Mapos, Mamuju – Integrasi kebijakan ketahanan energi ke dalam perencanaan pembangunan daerah menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendukung pencapaian ketahanan energi nasional. Hal tersebut disampaikan Bapperida Provinsi Sulawesi Barat dalam permintaan keterangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan kinerja pendahuluan atas upaya pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian ketahanan energi nasional Tahun Anggaran 2025 dan 2026, berdasarkan Surat Tugas BPK-RI Nomor 192/T/ST/DJPKN-VI.MAM/PPD.02/08/2026 tanggal 24 Agustus 2026.
Saat ditemui pada Selasa (10/11/2026) di Kantor Bapperida Sulbar, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Sulbar, Arjanto, S.T., M.T., menjelaskan bahwa pemeriksaan berfokus pada aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, pencapaian indikator, serta monitoring dan evaluasi kebijakan ketahanan energi, khususnya pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan ketenagalistrikan di Sulawesi Barat.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah provinsi telah memiliki sejumlah komitmen dan langkah awal dalam mendukung ketahanan energi nasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui integrasi indikator ketahanan energi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan bantuan kelistrikan bagi masyarakat kurang mampu, pemanfaatan energi surya melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal dan PLTS Atap, serta upaya peningkatan rasio elektrifikasi.
“Dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terhadap ketahanan energi nasional dilakukan melalui berbagai langkah yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Di antaranya memasukkan indikator ketahanan energi dalam dokumen perencanaan, melaksanakan program bantuan kelistrikan bagi masyarakat kurang mampu, serta mendorong pemanfaatan energi surya melalui PLTS Komunal dan PLTS Atap untuk mendukung peningkatan akses energi masyarakat,” jelas Arjanto.
Menurutnya, aspek ketahanan energi perlu menjadi perhatian dalam pembangunan daerah karena berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur, pemerataan akses listrik, dan keberlanjutan pembangunan. Karena itu, perencanaan dan pelaksanaan program perlu diarahkan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung agenda ketahanan energi nasional.
Sementara itu, Kepala Bapperida Sulawesi Barat, Drs. Amujib, M.M., menekankan pentingnya memastikan setiap kebijakan pembangunan memiliki keterkaitan yang jelas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan hasil yang ingin dicapai.
“Perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodasi kebutuhan strategis daerah sekaligus mendukung prioritas pembangunan nasional. Setiap program perlu memiliki indikator yang jelas, didukung penganggaran yang tepat, serta dievaluasi secara berkala agar pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Amujib.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas perangkat daerah agar program pembangunan tidak berjalan secara sektoral, melainkan saling mendukung dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.
Upaya penguatan ketahanan energi tersebut sejalan dengan Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat, Dr. H. Suhardi Duka, M.M., terutama Misi Pertama tentang pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, Misi Kedua mengenai pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta Misi Keempat tentang pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan pelestarian lingkungan hidup.
Melalui proses pemeriksaan ini, Bapperida Sulbar mendukung penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan daerah, khususnya dalam memastikan kebijakan dan program ketahanan energi telah direncanakan, dilaksanakan, serta dievaluasi sesuai sasaran yang ditetapkan.
Hasil pemeriksaan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kualitas perencanaan dan pelaksanaan program ketahanan energi di Sulawesi Barat ke depan.
(*)
