Kepala Kemenag Sulbar Diduga Langgar Pasal 207 Tahun 2013

Gambar Kepala Kemenag Sulbar Diduga Langgar Pasal 207 Tahun 2013

Mapos, Mamuju – Pengusulan jabatan struktural pada instansi pemerintah tentunya harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, berbeda hal yang dilakukan oleh Kanwil Kemenag Sulbar yang dinahkodai oleh DR. H. Muflih B Fattah.

Demi mengisi posisi pada kepala bidang haji, Kepala Kanwil Muflih mengeluarkan nama pengusulan sebanyak tiga orang.

Dari ketiga nama yang diusulkan itu, diduga tidak sesuai prosedur yang ada, diantaranya, dalam pasal 207 tahun 2013 menerangkan tentang pedoman asesmen kompetensi bagi ASN di Lingkungan Kementerian Agama bahwa untuk menjamin objetivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pengembangan, promosi, dan mutasi ASN lingkup Kemenag perlu dilakukan asesmen kompetensi sesuai dengam tingkatan jabatan yang akan di promosi,

Dari ketiga nama yang diusulkan itu, diduga tidak memenuhi syarat sesuai dengan pasal 207 tahun 2013.

Hal ini secara tegas disampaikan Sekretaris Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia (Gerak), Yoga S Bahri, saat melakukan investigasi sejumlah proyek yang diduga milik ASN di Kemenag Sulbar, Kamis (12/9/2019).

“Asesmen itu sesuai dengan tingkatan, kalau posisi kepala bidang harus telah mengikuti asesmem tiga,”ucapnya.

Yoga menyatakan, disamping melanggar pasal 207, Kepala Kemenag Sulbar juga tidak memperhatikan rekam jejak dari yang diusul dan tidak melihat dari Daftar Urutan Kepangkatan (DUK), bahkan dari informasi yang diterima tidak melibatkan sebagian orang-orang di Baperjakat.

“Kami duga ini adalah suatu pelanggaran yang terstruktur,” sebutnya.

Yoga menduga, dalam pengisian jabatan itu disinyalir ada permainan.

“Saya duga ada indikasi permainan dan diduga pula pengusulan nama-nama yang diusul adalah tim yang membantu dalam proses pemilihan Kakanwil kemarin,” terangnya.

Bahkan kata Yoga, dari ketiga nama yang diusulkan, orang yang akan menduduki posisi bidang haji telah diketahui.

“Sebenarnya bukan barang baru lagi permainan demikian. Jelas-jelas sudah ditahu siapa yang akan menempati posisi itu. Cukup nama itu dilingkari,” tambah Yoga.

Persoalan itu juga, lanjut aktivis yang getol menyuaran anti korupsi ini menyatakan, Gerak telah mengirimkan surat ke Menteri Agama yang isinya agar meminta Menteri Agama memperhatikan pasal 207 tahun 2013.

“Kami sudah mengirimkan surat ke Menteri Agama agar dalam proses pengisian jabatan harus sesuai aturan yang berlaku, bukan asal babe senang,” pungkasnya.

Yoga menambahkan, beberapa indikasi dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme di Kemenag juga sementara dalam investigasi Gerak, seperti pembagian proyek-proyek penunjukan yang diduga dikerjakan oleh orang-orang dekat, kemudian indikasi adanya perusahan milik orang-orang di Kemenag yang memonopoli proyek.

“Sudah ada beberapa data yang kami temukan, artinya dari temuan itu kemudian kita akan kaji lagi mana yang lebih dulu disorong ke penegak hukum,” terangnya.

Disamping itu, mubasirnya rujab Kakanwil yang tidak pernah ditempati.

“Selama Kakanwil Sulbar dilantik, rujab itu tidak pernah ditempati. Dibiarkan kosong begitu saja. Yang menjadi pertanyaan anggarannya dipakai kemana, mulai dari biaya makan minum, listrik, dan rehab-rehab ringan dan lainnya,” bebernya.

“Dan ini juga sebagai langkah awal dan petunjuk untuk penegak hukum mengusutnya,” tutupnya.

(usman)

Baca Juga