JK Usulkan ke Jokowi, Ibu Kota Pindah ke Mamuju

Gambar JK Usulkan ke Jokowi, Ibu Kota Pindah ke Mamuju

Mapos, Jakarta – Rapat kabinet terbatas mengenai pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta, tidak spesifik membahas daerahnya di mana. Namun kesepakatan bersama, ibu kota Indonesia yang baru harus berada di tengah-tengah.

Dilansir dari cnnindonesia.com, menurut Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan usul bahwa berdasarkan patokan di tengah Indonesia. Maka kota yang pas adalah Mamuju, Sulawesi Barat.

“Pak Wapres silakan, tadi bisik-bisik mengusulkan Mamuju,” kata Jokowi, dalam ratas pemindahan ibu kota, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 29 April 2019.

Mamuju diketahui adalah daerah yang menghubungkan antara Makassar, Sulawesi Selatan dengan Palu, Sulawesi Tengah. Lokasinya berada di tengah-tengah. Sehingga kalau kriteria tengah Indonesia ini, maka Mamuju menjadi salah satu yang bisa menggantikan Jakarta.

Hanya saja, menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, daerah itu termasuk pada jalur ring of fire. Maka tidak aman jika dibangun kota baru sebagai ibu kota Indonesia.

“Sulawesi dibilang Pak JK, kalau mau di pusatnya itu Mamuju, Pare-pare. Tapi itu ring of fire. Sulawesi kalau tidak mau ring of fire itu Makassar, tapi tidak di tengah itu,” kata Basuki.

Sebelumnya, setelah melalui rapat kabinet terbatas, Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan Indonesia akan pindah ibu kota. Dari yang sekarang DKI Jakarta, ke daerah yang baru di luar Jawa.

Keputusan itu diambil, setelah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, memberikan tiga opsi alternatif ke Presiden dan Wakil Presiden dalam rapat kabinet terbatas.

Alternatif pertama adalah tetap di Jakarta, namun kawasan Monas dan Istana akan dibuat distrik khusus pemerintah. Kedua, memilih daerah di dekat Jakarta, seperti Jonggol atau Maja di Banten. Ketiga adalah pemindahan ibu kota ke luar Jawa.

“Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan ibu kota ke luar Jawa,” jelas Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

(*)

Baca Juga