Ini Noktah dari Menggagas Perlindungan dan Keselamatan Kerja Jurnalis sebagai  Aktor Demokrasi dan HAM

0
79

Mapos, Mamuju – Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) bersama Tempo Institute mengadakan diskusi kelompok terarah Focus Group Discussion (FGD) bersama perwakilan manajemen media yang kompeten dan peduli dari beberapa wilayah di Indonesia bagian timur. Melalui pertemuan yang mengangkat  Tema: Menggagas Perlindungan dan Keselamatan Kerja Jurnalis sebagai  Aktor Demokrasi dan HAM sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Kamis (10/12/2020)..

Ada 3 orang narasumber dalam FGD ini. Yaitu : Ahmad Djauhar (Dewan Pers), Hendrayana (Direktur Eksekutif LPDS) dan L.R. Baskoro (Pemerhati Perlindungan Jurnalis).

“Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum sebagai pelaksanaan undang-undang nomor 40 tahun 1999. Tidak dapat dan atau tidak boleh dipidana,” tutur Ketua Komisi Penelitian Pendataan dan Ratifikasi Pers Dewan Pers, Ahmad Djauhar.

https://mamujupos.com/wp-content/uploads/2021/02/IMG-20210212-WA0059.jpg

Ahmad Djauhar menambahkan bahwa merujuk undang-undang pers dan piagam Palembang, komunitas pers nasional melalui media pers membuat standar perusahaan pers. Dimana aturan tersebut mengikat setiap perusahaan pers di Indonesia. Wajib meratifikasi ketentuan tentang standar perusahaan pers, terutama pada bab 6 pasal 17 tentang bagaimana perusahaan wajib memberikan perlindungan hukum kepada wartawan dan karyawannya.

“Termasuk soal Uji Kompetensi Wartawan atau Jurnalis. Ini penting sebab kompetensi wartawan itu sebenarnya adalah upaya Dewan Pers untuk melindungi wartawan. Tapi banyak oknum yang mengaku pewarta, justru menafikan itu. Sehingga kesulitan saat menghadapi masalah yang terkait produk jurnalistik,” ulasnya.

Dia menjelaskan, dalam peliputan berita sehari-hari, media dan wartawan terikat dengan UU Nomor 40/1999, tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Media yang paham tentang Undang-Undang yang sifatnya lex specialis itu tentu akan mensertifikasi perusahaan dan meng-UKW kan wartawannya.

Sementara Hendrayana mengatakan, UU Nomor 40/1999 adalah produk hukum khusus. Artinya mekanisme penyelesaian masalah yang timbul akibat pemberitaan pers, diselesaikan terlebih dahulu dengan aturan khusus yang diperuntukan untuk itu.

“Yaitu Pers. Hanya pada prakteknya, permasalahan jurnalistik khususnya media online langsung dibenturkan dengan UU ITE. Ini yang kemudian menjadi kendala besar yang dihadapi para jurnalis. Belum lagi banyaknya pasal-pasal karet yang bisa menjerat begitu saja para jurnalis,” katanya.

Pemerhati Perlindungan Jurnalis, Baskoro, menegaskan bahwa perusahan media wajib memberikan perlindungan kepada wartawan dan keluarganya. Tentu dalam konteks tertentu, tidak secara global. Dan wartawan harus mendapat perlindungan sejak berangkat sampai pulang kerja.

“Sepanjang wartawan sedang melaksanakan tugas-tugas jurnalistik, dia wajib mendapat perlindungan,” katanya.

(*)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.