Mapos, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) berpartisipasi aktif dalam pembenahan kualitas kebijakan publik melalui kehadirannya dalam forum strategis Policy Talks bertajuk “Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan dalam Siklus Kebijakan Publik” yang digelar di Aula Pengayoman Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI Sulawesi Barat, Selasa (21/4/2026).
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola kebijakan publik, khususnya dalam memperkuat kapasitas analis kebijakan di lingkungan pemerintah daerah dan instansi vertikal di Sulawesi Barat.
Dalam keterangannya usai mengikuti acara, Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Muh. Faried Fadal, S.STP, M.Si, menekankan pokok pembahasan dalam kegiatan tersebut.
“Dalam pelaksanaannya, Policy Talks menjadi ruang strategis untuk pembelajaran bersama dan pertukaran gagasan terkait siklus kebijakan publik, mulai dari perumusan, implementasi hingga evaluasi. Forum ini juga menyoroti pentingnya peran analis kebijakan dalam memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab permasalahan publik secara tepat, efektif, dan berkelanjutan, meskipun masih dihadapkan pada tantangan optimalisasi penyusunan kebijakan yang belum sepenuhnya berbasis data dan bukti.” kata Muh. Faried Fadal.
Ia juga menyampaikan bahwa penguatan kapasitas analis kebijakan sangat relevan dengan kebutuhan daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
“Bapperida terus mendorong kebijakan yang berbasis data dan analisis yang komprehensif, sehingga setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara tepat dan terukur,” ujar Muh. Faried Fadal.
Kepala Bapperida Sulbar, Drs. Amujib, MM, dalam keterangan terpisah menjelaskan bahwa perlunya peran penguatan kapasitas analis kebijakan.
“Bapperida Sulawesi Barat memegang peran sentral dalam menavigasi arah pembangunan daerah. Kami berkomitmen memperkuat kapasitas analis untuk membedah isu-isu krusial, mulai dari analisis dampak APBD hingga sinkronisasi dokumen perencanaan. Target kita jelas: setiap kebijakan yang lahir tidak boleh hanya berdasarkan asumsi, melainkan wajib berpijak pada basis data yang kuat agar hasilnya tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.” tegas Amujib.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulbar, Saefur Rochim, SH, MH, saat membuka acara menekankan bahwa di tengah dinamika pemerintahan yang kompleks, kebijakan harus bersifat sistematis dan partisipatif.
“Kegiatan Policy Talks ini memiliki nilai strategis sebagai ruang pembelajaran bersama, pertukaran gagasan, serta penguatan kapasitas bagi para analis kebijakan. Forum ini diharapkan mampu memperkaya pemahaman kita terkait siklus kebijakan publik— mulai dari perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan.,” ungkap Saefur Rochim saat membuka acara.
Saefur Rochim juga berharap agar forum ini menjadi ruang pembelajaran aplikatif yang mendorong sinergi antara instansi dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Akhirnya, ia secara resmi membuka acara tersebut dengan harapan dapat terbangun profesionalisme analis kebijakan yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan penyusunan kebijakan di daerah
Upaya kolektif ini selaras dengan Misi ke-3 Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter. Dengan analis kebijakan yang kompeten, Sulawesi Barat optimis dapat menciptakan iklim pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran perangkat daerah strategis termasuk Biro Ekonomi dan Pembangunan, Kesbangpol, Biro Organisasi, serta unsur akademisi dari Universitas Tomakaka. Kehadiran pakar dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) semakin mempertegas komitmen pemerintah dalam menghadirkan standar nasional dalam tata kelola kebijakan di Sulawesi Barat.
(*)
