Mapos, Bogor – Ada lima point sikap Partai Demokrat yang diungkap Ketum DPP Partai Demokrat Sulbar, Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (05/01/2018).
Pertama, etika politik dalam pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 mendatang, secara moral semua pihak wajib berdoa, agar Pilkada dan Pemilu mendatang benar-benar berlangsung secara jujur, adil dan demokratis. Bebas dari kecurangan dan pelanggaran, apalagi yang sangat keterlaluan.
“Tidak menghalalkan segala cara apalagi yang bertentangan dengan undang-undang dan aturan Pemilu. TIdak menghancurkan pesaing-pesaing dengan kekuatan uang besar-besaran,” tutur SBY.
Meskipun persaingan bangsa sangat keras, lanjutnya, tetapi haris diingat bahwa selalu ada batasnya kekerasan dan penggunaan kekuatan fisik bukanlah cara yang baik.
“Kita harus memegang prinsip kompetisi dalam bingkai persatuan. Setelah pemungutan suara dilakukan, kita harus menghormati dan menerima hasilnya. Setiap kandidat dan setiap partai politik tentulah ingin menang tetapi harus siap pula menerima kekalahan. Partai Demokrat pernah menang, pernah pum kalah. Kalau menang kami bersyukur dan tentu senang, namun tetap menjaga perasaan yang kalah. Kalau kami kalah, kami tawakal menerima secara ksatria dan langsung mengucapkan selamat kepada yang menang. Tidak memelihara dan mewariskan dendam dan kebencian kepada penerus penerus kita. Itulah indahnya sportivitas dalam kompetisi yang beradab,” paparnya.
Kedua, Partai Demokrat berharap penyelenggara Pilkada 2018 dan pemilu 2019 dapat menjaga integritas dan kualitas kinerja yang baik. Menurutnya, Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019 sama-sama memiliki tantangan dan kompleksitas yang tinggi.
“Pilkada 2018 adalah Pilkada terbesar atau paling banyak pesertanya yang dilaksanakan dan secara serentak. Sedangkan Pemilu 2019 adalah Pemilu pertama baik Pemilu legislatif maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden juga dilaksanakan secara serentak. Karenanya semua penyelenggara Pemilu baik KPU, Bawaslu, maupun DKPP harus merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan semua kegiatan Pilkada dan Pemilu tersebut dengan baik. Jangan sampai terjadi kesalahan, apalagi yang prinsip sifatnya. Etika politik dalam pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 mendatang secara moral, semua pihak wajib berbuat. Agar Pilkada dan Pemilu mendatang benar-benar berlangsung secara jujur, adil dan demokratis. Bebas dari kecurangan dan pelanggaran apalagi yang amat keterlaluan,” ulas SBY.
Penyelenggara Pemilu juga diminta untuk tidak menghalalkan segala cara. Apalagi yang bertentangan dengan undang-undang dan aturan pemilu, tidak menghancurkan pesaing-pesaingnya dengan kekuasaan uang besar-besaran.
Ketiga, Partai demokrat mengingatkan netralitas negara. Termasuk Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, Kejaksaan dan TNI.
“Mutlak negara harus netral dan tidak boleh berpihak. Disini termasuk BIN, Polri, Kejaksaan dan TNI. Juga BUMN dan BUMD. Sangat tidak boleh lemen-elemen negara ini melakukan kegiatan untuk memenangkan kandidat-kandidat tertentu. Baik itu calon Bupati, calon Walikota, calon Gubernur, calon Presiden dan wakilnya,” tegas SBY.
Ditambahkan, tidak boleh pula memenangkan calon-calon anggota legislatif tertentu juga partai-partai politik tertentu.
Penggunaan keuangan negara juga harus diawasi dan diperiksa. SBY mengingatkan, jangan sampai uang negara digunakan untuk kepentingan kandidat dan partai-partai politik tertentu.
“Cegah kolusi dan konspirasi antara elemen negera dengan parpol tertentu. Kalau terjadi, ini merupakan kejahatan politik yang sanksinya berat. Cegah kriminalitasi terhadap lawan politik, apalagi jika itu merupakan pesanan dari kekuasaan politik tertentu. Jangan permainkan hukum untuk kepentingan politik. Dan hati-hati dalam berbuat. Jangan dikira pihak lain tidak tahu. j
Jangan dikira rakyat kita bodoh dan mau di bodoh-bodohi,” tandasnya.
Personel Polri dan TNI yang ingin maju dalam Pilkada atau Pemilu ada ketentuan dan aturan mainnya tersendiri. SBY memintaa patuhi dan jangan dilanggar. Jangan sampai tindakan para perwira aktif merugikan masyarakat luas karena melanggar etika dan kepantasan politik.
Keempat, peran pers dan media massa yang independen adil dan konstruktif. Ini sangat diperlukan demi adil dan demokratisnya Pilkada dan Pemilu.
Dipaparkan SBY, pada hakekatnya media massa adalah milik rakyat. Media massa tidak sepatutnya hanya digunakan untuk memenuhi kepentingan pemilik modal semata.
“Hubungan media massa dengan pemerintah tentu harus baik tanpa meninggalkan daya kritisnya. Di negara manapun kekuasaan perlu dikontrol sehingga tidak disalahgunakan. Siaran media massa juga harus pro dan berimbang,” katanya.
Media massa yang hanya menjadi sektoral partai politik tertentu tentu merusak rasa keadilan demokrasi. Dan pemilu bukan hanya dimiliki orang-orang yang kuat dan kaya.
“Partai Demokrat mendukung penuh upaya KPI yang mengatur pemberitaan dan siaran media massa, sehingga lebih adil bagi semua peserta Pilkada dan Pemilu. Kita tahu media sosial adalah dunia yang nyaris tidak tersentuh oleh hukum dan aturan sehingga disitu amat sering muncul berita-berita hoax dan fitnah. Pihak-pihak yang kuat juga sering menggunakan media sosial untuk menghabisi lawan-lawan politiknya. Dalam Pilkada dan Pemilu banyak pihak yang menjadi korban serangan-serangan tidak bertanggung jawab yang dilancarkan melalui media sosial,” katanya.
Karena itu Partai Demokrat mendukung penuh negara dalam hal ini DPrlR dan pemerintah yang ingin menerapkan dan mengatur media sosial.
“Yang penting adil, tidak tebang pilih dan tidak melebihi keputusannya,” tegas SBY.
Kelima, negara harus menjamin kemerdekaan dan keamanan rakyat yang menjatuhkan pilihannya. Partai Demokrat menilai bahwa rakyat makin tertib dan bahkan makin partisipatif dalam mengikuti Pilkada dan Pemilu. Negara harus berterima kasih karenanya.
Kita harus menghormati hak-hak rakyat untuk menjatuhkan pilihannya dalam memilih pemimpin dan wakil wakilnya. Jangan ada yang melakukan intimidasi, jangan ada yang menghalangi langkah rakyat, jangan ada yang kurang dan berani mengubah suara rakyat,” katanya.
Itulah lima point yang dipidatokan SBY, mewakili suara dan pandangan keluarga besar Partai Demokrat.
“Dari rumah rakyat di kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor Jawa Barat ini, dengan rendah hati saya mengingatkan bahwa kita semua bangsa Indonesia. Mari mengukir sejarah yang baik dan indah untuk Indonesia;” kuncinya.
(hanip)
