Mapos, Mamuju – Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja bersama Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat sinergi dalam upaya mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pertanahan, penerbitan sertifikat hak atas tanah, serta pemberdayaan masyarakat transmigrasi.
Sinergi tersebut dibahas dalam rapat kerja sama yang berlangsung di Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Sulawesi Barat, Jumat (7/8/2026).
Rapat dipimpin Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Kesra, Muh. Dhany Sadry, bersama jajaran terkait. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah koordinasi lintas instansi untuk memastikan berbagai program transmigrasi dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sejumlah agenda menjadi fokus pembahasan, diantaranya percepatan pelaksanaan program transmigrasi, penyelesaian persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi, percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah, serta penguatan pemberdayaan masyarakat transmigrasi.
Melalui koordinasi tersebut, Pemprov Sulbar dan Kanwil ATR/BPN diharapkan dapat membangun langkah konkret dan terpadu dalam menangani persoalan pertanahan yang masih dihadapi masyarakat, sekaligus memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
Di tempat terpisah, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, S.E., M.AP, menyampaikan bahwa penguatan koordinasi dengan Kanwil ATR/BPN sangat penting untuk mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan kawasan transmigrasi.
“Sinergi ini perlu terus diperkuat agar berbagai persoalan pertanahan dapat segera diselesaikan. Kepastian hak atas tanah menjadi bagian penting dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi,” ujar Murdanil.
Menurutnya, penyelesaian persoalan pertanahan tidak hanya menyangkut aspek administrasi dan legalitas, tetapi juga menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi dan meningkatkan taraf kehidupannya.
Murdanil menegaskan, Biro Pemerintahan dan Kesra akan terus mendukung koordinasi lintas sektor agar program transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara terarah, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat.
(*)
