Hamdan Sebut Jika Anggaran Tak Cukup, Pilkada Mamuju Ditunda

Gambar Hamdan Sebut Jika Anggaran Tak Cukup, Pilkada Mamuju Ditunda

Mapos, Mamuju – Terkait anggaran yang akan diberikan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mamuju kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju, Ketua KPU Kabupaten Mamuju, Hamdan Dangkang mengaku, sudah mengkoordinasikan dengan Pemkab Mamuju.

“Tadi, kami sudah menghadap ke Bupati Mamuju untuk memperjelas besaran anggaran yang akan diberikan ke kami dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Mamuju tahun 2020 mendatang, karena kami juga akan bawa diacara konsulnas dan menyampaikan ke KPU RI bahwa kami siap dengan anggaran sekian,” kata Hamdan Dangkang kepada wartawan, Rabu (18/9/2019).

Hamdan Dangkang mengungkapkan, bahwa anggaran yang diinformasikan oleh Pemda Kabupaten Mamuju sebesar 26 miliar, namun KPU dalam pelaksanaan Pilkada membutuhkan anggaran sebesar 28 miliar.

“Jadi, miskomunikasi dari Pemkab sebesar 26 miliar dan kami minta tambahan sebesar 28 miliar, tetapi bahasa dari pak bupati mengatakan, tidak masalah itu tambahannya, tinggal di acc dan kami masukkan kembali penambahan-penambahan alokasi mana saja itu akan mereka pelajari untuk dicukupkan di angka 28 miliar,” ujarnya.

“Jadi, setelah kami hitung-hitung, itu diangka 28 miliar diluar dari rencana KPU RI untuk menaikkan atau menambah honor adhoc berdasarkan UMR. Jika itu terjadi, besar kemungkinan anggarannya akan membengkak,” tambah Hamdan.

Hamdan juga mengatakan, dari anggaran 28 miliar yang dibutuhkan KPU, sudah cukup dengan berbagai kegiatan yang akan dilakukan.

“Saya rasa, untuk sementara itu sudah cukup dengan kegiatan yang akan dilakukan, termasuk juga mengurangi calon yang tadinya lima menjadi empat calon dengan melihat konstalasi politik terakhir ini, kami beranikan maksimal empat calon,” pungkasnya.

Batas waktu yang diberikan kepada Pemerintah terkait Naska Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Hamdan mengatakan, sampai tanggal 1 Oktober.

“Sesuai dengan tahapan PKPU nomor 15 tahapan Pilkada itu, penandatanganan NPHD 1 Oktober dan pada saat proses perekrutan adhoc BPK di bulan 1 itu anggaran juga tidak kunjung, akan ditunda Pilkada,” tutur Hamdan.

Terkait kepastian anggaran dari Pemkab, Ia mengatakan, sudah fix 26 miliar.

“Katanya sudah fix 26 miliar mereka anggarkan. Tetapi ini kita kan minta diangka 28 miliar karena kalau 26 miliar itu sangat minim sekali dibandingkan dengan banyaknya kegiatan termasuk APK-APK yang dibebankan untuk ditanggulangi, itu akan kita kurangi jumlahnya dan bisa jadi, debat publik juga kita kurang dari tiga menjadi dua,” imbuhnya.

(*)

Baca Juga