Majene  

Bupati Majene Bersama Ketua APDESI Hadiri Hari Desa Nasional di Jakarta

Mapos, Majene — Bupati Majene, H.A.Achmad Syukri, SE., MM bersama Ketua APDESI Kabupaten Majene dan beberapa Kepala Desa lainnya hadiri undangan Hari Desa Nasional sekaligus peringatan sembilan Tahun Undang Undang Desa di Gelora Bung Karno (GBK) Jakata, Minggu (19/3/2023).

Dalam imbauan perjuangan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Pusat, Surya Wijaya, Ketua Umum DPN Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Widi Hartono dan Ketua Umum DPP Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNA), Indra Utama, Nomor : 017 — Desa Bersatu /III/ 2023 menyebut, di era pemerintahan Presiden Ir. Joko Widodo telah memperlihatkan komitmen dan keseriusan dalam Pembangunan Desa.

Presiden meletakkan komitmen kuat dalam mengimplementasikan amanah UU no. 6 tahun 2014 tentang Desa, mulai penataan kelembagaan pembangunan dan pembinaan desa, pembentukan peraturan pendukung UU no. 6 tahun 2014, kebijakan anggaran dan komitmen sosial politik lainnya guna menempatkan desa sebagai titik tumpu pembangunan ekonomi nasional, pembangunan SDM Desa serta pembangunan infrastruktur.

Dukungan pemerintah terhadap pembangunan Desa dapat dilihat dari anggaran APBN yang telah dikucurkan Rp468,6 trilyun dari tahun 2014 — 2022 dampak bagi pembangunan desa tentu sudah dirasakan bersama untuk kemajuan dan pembangunan Desa, Itu Baru Rp1 milyar – Rp 1,2 milyar Perdesa sudah banyak yang bisa dibangun apalagi jika anggaran dana desa bisa Rp3 milyar – Rp5 milyar perdesa, akan jauh lebih banyak bisa dilakukan dalam mendukung pembangunan desa di seluruh Indonesia.

Jika melihat dampak yang ditimbulkan, dan manfaat yang dirasakan masyarakat desa, tidaklah salah jika Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan Masyakarat Desa menuntut anggaran dana desa jauh lebih besar diberikan porsi di APBN 2024 dan seterusnya, 2,2 % dari APBN sangatlah kecil jika dibandingkan beban jumlah penduduk, luas wilayah dan berbagai dimensi ketertinggalan yang terjadi di desa yang rill dirasakan oleh masyarakat Desa, semangat untuk menaikkan 10 % APBN (Rp3 milyar – Rp5 milyar perdesa) untuk Dana Desa sangatlah layak jika mengingat amanah UU No 6 yaitu Meningkatkan kesejahteran masyarakat desa dan kualitas hidup manusia masyarakat desa, meningkatkan pelayanan publik desa, penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa serta peningkatan potensi ekonomi dan sumber alam lingkungan berkelanjutan.

Desa butuh afirmasi, butuh agregasi, dan perhatian khusus dalam percepatan pembangunan. Dukungan negara kepada Desa sangat ditunggu. Perjuangan peningkatan Dana Desa untuk Pembangunan desa sebesar 10% APBN tidaklah salah, kita tidak ingin desa hanya menjadi jargon “Desa sebagai tulang punggung ekonomi nasional”.

“Untuk itu saudara sekalian mari jadikan momentum, tanggal 19 Maret 2023 “Peringatan 9 Tahun UU Desa”“di Gelora Bung Karno GBK Jakarta dimana saudara-saudara kita akan berkumpul 200.000 Kades, BPD dan Perangkat Desa dari seluruh Indonesia, bersukaria dengan kemajuan pembangunan desa selama 9 tahun. 19 Maret 2023 kita jadikan semangat BERGERAK MAJU MEMPERJUANGKAN 100 APBN UNTUK DANA DESA”, tulis tuntutan mereka.

Menanggapi hal itu, Andi Achmad Syukri berpendapat, bahwa apa yang menjadi tuntutan para kepala desa adalah sesuatu yang wajar dan rasional.

“Sudah saatnya Desa mendapat perhatian serius terutama dalam hal infrastruktur untuk memperlancar distribusi hasil sumber daya alam,” sebutnya.

Kendati pun demikian, selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat ke daerah, pihaknya siap melaksanakan perintah undang-undang.

“Kalau sudah diundangkan, kita harus tunduk dan patuh,” tandasnya.

(*)

error: Maaf... ! Web ini di Protek yaaa...