BPN: Kami Ingin Menang Pilpres dengan Cara Bersih

Gambar BPN: Kami Ingin Menang Pilpres dengan Cara Bersih

Mapos, Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno terus aktif memberikan masukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di antaranya terkait masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 yang masih karut-marut.

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria mengatakan, masalah ini terus digulirkan lantaran pihaknya ingin kemenangan Prabowo-Sandi nantinya akan berjalan sesuai konstitusi dan demokrasi yang sehat. Sebaliknya, masalah DPT terus diprotes oleh BPN bukan karena mereka takut kalah di pilpres.

“Kami bergerak karena yakin menang, bukan karena takut kalah. Makanya kami ingin (DPT) bersih. Jangan sampai ada yang bilang kami ingin deligitimasi KPU. Justru kami membantu KPU. Kami ingin menang Pilpres 2019 dengan cara yang bersih,” kata Riza di Ayana Hotel, Jakarta, Senin (1/4/2019).

Riza menerangkan, seluruh partai politik sejatinya menginginkan DPT Pemilu 2019 ini tidak terdapat masalah. Pasalnya, DPT yang bersih dari data invalid bakal menguntungkan semua peserta pemilu, baik partai politik, calon anggota legislatif maupum pasangan capres dan cawapres.

“Saya yakin semuanya ingin demokrasi ini berjalan baik tanpa kecurangan,” terangnya.

Di sisi lain, wakil ketua Komisi II DPR RI ini menambahkan, pihaknya mengapresiasi KPU yang selama ini merespons baik atas temuan dan masukan BPN terkait DPT.

“KPU baik responsnya atas apa yang kami sampaikan kepada mereka terkait DPT ini, ini menunjukkan mereka sebagai lembaga penyelanggara pemilu juga ingin demokrasi berjalan baik dan tidak merugikan salah satu pihak yang berkompetisi,” pungkasnya.

Diketahui, DPT-HP2 yang telah diketok sejak 15 Desember 2018 lalu diduga masih adanya sejumlah kejanggalan. Berdasarkan data dari tim Prabowo-Sandi, kejanggalan itu dimulai adanya jumlah pemilih dengan tanggal kelahiran 1 Januari, 1 Juli, dan 31 Desember yang sangat besar. Yakni, 2,3 juta, 9,8 juta dan 5,4 juta.

Dari data tersebut, ditemukan pula fakta bahwa data tidak wajar itu berasal dari data ganda, invalid, dan data yang tidak melalui proses coklit alias pencocokan dan penelitan KPU. Misalnya, BPN menemukan di sebuah TPS adanya 228 orang yang lahir pada tanggal sama.

Meski memang data ini pernah dibantah oleh Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai data yang wajar. Sebab, mereka berdalih banyak pemilih yang lupa tanggal lahir, sehingga harus disetarakan kepada tiga tanggal yang dicurigakan tersebut.

Selanjutnya, BPN juga menemukan data Kartu Keluarga (KK) dan atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terduplikasi. Itu berimplikasi pada jumlah DPT ganda dalam jumlah jutaan pada 5 provinsi di Jawa. BPN pun menyertakan bukti memang adanya KK dan NIK yang terduplikasi.

Selain itu, BPN juga menemukan data KK manipulatif. Maksudnya, satu KK berisikan ratusan hingga ribuan orang yang terjadi di Banyuwangi, Magelang, dan sejumlah daerah di Indonesia. Ditegaskan mereka, hal ini jelas bertentangan dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 pasal 488.

Seterusnya, BPN juga menemukan DPT invalid yang terjadi di beberapa wilayah dengan konsentrasi jumlah kasus terbesar di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jogjakarta. Bila ditotal, jumlahnya diyakini akan bertambah menjadi 18 juta DPT invalid.

(*)

(Sumber: JawaPos.com)

Baca Juga