Mapos, Mamuju – Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat memfasilitasi Rapat Penyusunan Draf Perjanjian Rencana Kerja Tahunan (RKT) Jaminan Sosial Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026, yang dilaksanakan pada Selasa (23/12/2025).
Rapat ini diikuti oleh perangkat daerah terkait serta perwakilan pemangku kepentingan, dengan fokus pembahasan pada perumusan draf perjanjian RKT sebagai pedoman pelaksanaan program jaminan sosial kesehatan tahun 2026.
Penyusunan draf perjanjian RKT ini bertujuan untuk memastikan kesinambungan kebijakan dan efektivitas pelaksanaan program jaminan sosial kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Melalui forum ini, dilakukan pembahasan teknis terhadap substansi perjanjian, termasuk ruang lingkup kerja sama, indikator kinerja, serta mekanisme koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program.
Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, dalam keterangannya ditempat terpisah menyampaikan bahwa penyusunan RKT Jaminan Sosial Kesehatan merupakan langkah strategis untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
“Dokumen RKT ini diharapkan menjadi acuan yang jelas dan terukur bagi seluruh pihak terkait dalam melaksanakan program jaminan sosial kesehatan. Dengan perencanaan yang matang dan sinergi lintas perangkat daerah, kami optimistis pelaksanaan program pada tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” ujar Murdanil.
Lebih lanjut, Murdanil menegaskan bahwa penyusunan RKT juga harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan secara menyeluruh di Provinsi Sulawesi Barat.
Biro Pemkesra berharap hasil rapat ini dapat menghasilkan dokumen perjanjian RKT yang komprehensif, terukur, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, sehingga pelaksanaan jaminan sosial kesehatan di Sulawesi Barat pada tahun 2026 dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
(*)








