Bapperida Sulbar Soroti Ancaman Kekeringan

Mapos, Mamuju – Ancaman kekeringan dan belum optimalnya layanan irigasi masih menjadi tantangan bagi keberlanjutan produksi pertanian di sejumlah wilayah Sulawesi Barat. Menjawab persoalan tersebut, Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Drs. Amujib, M.M., mengangkat percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air sebagai salah satu isu strategis dalam Sidang Pleno III Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Kalukku–Karama, Kamis (19/11/2026), di Hotel Aflah, Mamuju.

Dalam pemaparannya, Amujib menyoroti dua agenda strategis yang membutuhkan perhatian dan koordinasi lintas sektor, yakni percepatan penyelesaian Bendung Malunda di Kabupaten Majene serta kebutuhan pembangunan bendungan di Kabupaten Polewali Mandar.

Pemkab Majene Pemkab Majene

Kedua isu tersebut berkaitan langsung dengan upaya meningkatkan keandalan jaringan irigasi, mengoptimalkan potensi lahan pertanian, serta menjaga ketersediaan air untuk mendukung produktivitas pertanian, terutama saat menghadapi musim kemarau.

Amujib menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya air perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, ketersediaan air yang memadai memiliki hubungan erat dengan keberlanjutan sektor pertanian dan ketahanan pangan masyarakat.

“Pembangunan infrastruktur sumber daya air tidak boleh hanya dilihat sebagai pembangunan fisik semata. Lebih dari itu, kita harus memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun mampu menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan layanan irigasi, dan memberikan dampak terhadap produktivitas pertanian. Karena itu, perencanaan dan pengelolaannya harus terintegrasi serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Amujib.

Di Kabupaten Majene, penyelesaian Bendung Malunda menjadi salah satu perhatian strategis karena infrastruktur tersebut memiliki potensi besar dalam meningkatkan pelayanan irigasi bagi kawasan pertanian.

Berdasarkan materi pemaparan, Bendung Malunda yang berada di Kecamatan Malunda direncanakan melayani tiga daerah irigasi, yaitu DI Lombong, DI Kalambangan, dan DI Bababaru. Total luas daerah irigasi potensial mencapai 1.122,5 hektare, dengan 300 hektare telah berfungsi dan 821,5 hektare masih berpotensi dikembangkan.

Optimalisasi bendung tersebut diharapkan dapat meningkatkan layanan air irigasi dan mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Dalam proyeksi yang disampaikan, pengembangan kawasan ini berpotensi mendorong indeks pertanaman hingga 200 persen serta meningkatkan produktivitas padi dari 6 ton menjadi 12 ton per hektare.

Namun, pemanfaatan potensi tersebut masih membutuhkan penyelesaian persoalan infrastruktur. Saat ini, penanganannya telah memasuki tahapan review desain dan rehabilitasi lanjutan yang akan ditangani oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi V Mamuju.

Selain Majene, kebutuhan pembangunan bendungan di Kabupaten Polewali Mandar juga menjadi isu strategis yang disoroti Bapperida Sulbar. Persoalan ini berkaitan dengan kondisi wilayah yang memiliki potensi pertanian besar, tetapi masih menghadapi tantangan dalam menjaga ketersediaan air irigasi.

Polewali Mandar memiliki luas lahan baku sawah mencapai 16.916 hektare dan menjadi salah satu kawasan penyangga pangan di Sulawesi Barat. Karena itu, keandalan infrastruktur pengairan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan produksi pertanian.

Dalam pemaparan Kepala Bapperida Sulawesi Barat, ditunjukkan bahwa terdapat 14 desa yang teridentifikasi rentan terhadap dampak perubahan iklim berdasarkan Sistem Informasi Data dan Indeks Kerentanan (SIDIK). Selain itu, penurunan muka air Bendung Sekka-Sekka sekitar 50 sentimeter di bawah mercu turut mengganggu pelayanan irigasi dan berdampak pada ketersediaan air bagi lahan pertanian.

Dalam konteks tersebut, pembangunan bendungan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Mapilli menjadi salah satu prioritas yang diangkat. DAS Mapilli memiliki luas 235.677,47 hektare dan merupakan kawasan penting bagi aktivitas pertanian di Kabupaten Polewali Mandar.

Pembangunan bendungan di kawasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keandalan layanan irigasi, menjaga ketersediaan air ketika musim kemarau, serta mengurangi risiko gagal panen akibat keterbatasan pasokan air.

Amujib menilai, kebutuhan infrastruktur air tersebut perlu mendapat perhatian dalam proses perencanaan pembangunan agar potensi pertanian daerah dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Potensi pertanian Sulawesi Barat sangat besar, tetapi harus didukung oleh ketersediaan air yang berkelanjutan. Kita perlu memastikan bahwa kebutuhan infrastruktur irigasi dan bendungan terakomodasi dalam perencanaan pembangunan, sehingga persoalan kekeringan dapat ditangani dan produktivitas pertanian masyarakat terus ditingkatkan,” tambahnya.

Lebih jauh, pemaparan Bapperida Sulbar menekankan pentingnya menempatkan pengelolaan sumber daya air sebagai bagian yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dalam materi tersebut, isu strategis pengelolaan sumber daya air mencakup empat aspek utama, yaitu konservasi, pendayagunaan dan pemanfaatan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, serta sistem informasi dan pemberdayaan masyarakat.
Keempat aspek tersebut membutuhkan keterpaduan kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, hingga pemeliharaan infrastruktur. Sebab, persoalan sumber daya air tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga memerlukan koordinasi antarsektor, antarwilayah, dan antarpemangku kepentingan.

Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi TKPSDA dalam mengintegrasikan serta menyelaraskan kepentingan berbagai sektor dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai.

Dalam kerangka pembangunan Sulawesi Barat, penguatan infrastruktur sumber daya air juga relevan dengan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera yang ditetapkan Gubernur Sulawesi Barat, Dr. H. Suhardi Duka, M.M., khususnya Misi Keempat Panca Daya yang menekankan pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan pelestarian lingkungan hidup.

Melalui pembahasan isu strategis tersebut, diharapkan perencanaan dan pengelolaan sumber daya air dapat semakin terarah dan terintegrasi. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya menjawab kebutuhan teknis, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat, meningkatkan produktivitas pertanian, dan memperkuat ketahanan pangan Sulawesi Barat.

(*)

error: Maaf... ! Web ini di Protek yaaa...