Mapos, Mamuju – Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat Muh. Yusuf Tahir, menerima koordinasi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Barat terkait pemenuhan kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), baik kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 55 Tahun 2026 tentang Dukungan terhadap Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Barat, yang ditetapkan pada 13 November 2026 dan ditandatangani Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka.
Dalam surat edaran tersebut, Kepala Perangkat Daerah diminta melakukan inventarisasi dan memastikan pelunasan PKB atas kendaraan dinas. ASN juga diimbau memenuhi kewajiban PKB atas kendaraan pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Surat edaran juga mengarahkan ASN yang menggunakan kendaraan dengan TNKB di luar kode wilayah Sulawesi Barat (non-DC) untuk melakukan pemindahan kode wilayah pada saat registrasi berikutnya.
Muh. Yusuf Tahir menyampaikan bahwa koordinasi tersebut menjadi tindak lanjut arahan Gubernur sekaligus memastikan jajaran Kesbangpol melaksanakan ketentuan yang telah disampaikan.
“Kami akan mengingatkan jajaran Kesbangpol agar memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan sesuai ketentuan,” ujar Yusuf Tahir.
Ia menambahkan, kepatuhan pembayaran pajak kendaraan merupakan bagian dari dukungan terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang digunakan untuk mendukung pembiayaan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan publik.
(*)








