Majene  

Pemkab Majene Usulkan Bantuan PSU untuk Empat Perumahan Formal

Mapos, Majene — Menjawab keluhan penghuni sejumlah kawasan perumahan terkait kondisi prasarana jalan yang belum memenuhi standar kelayakan, Pemerintah Kabupaten Majene melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) mengusulkan bantuan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) untuk empat perumahan formal.

Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkimtan Kabupaten Majene, Nursalam, mengatakan usulan tersebut telah diajukan ke Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi II di Palu.

Pemkab Majene Pemkab Majene

“Kita usulkan tahun ini (2026), kemungkinan pekerjaannya nanti dilaksanakan tahun 2027,” ungkap Nursalam kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, bantuan PSU yang diusulkan terutama menyasar pembangunan akses jalan lingkungan perumahan. Salah satu bentuk pekerjaan yang direncanakan adalah pemasangan paving block atau konstruksi jalan sejenis yang memenuhi persyaratan teknis.

“Bantuan jalan atau paving block-lah,” jelasnya.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung program tersebut, Pemkab Majene telah menerbitkan Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Aset Bantuan Pembangunan PSU Pascakonstruksi.

Dokumen tersebut ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Majene, Ardiansyah, pada 5 November 2026.

Dalam surat pernyataan itu, Pemerintah Kabupaten Majene menyatakan kesediaannya menerima Bantuan Pengembangan Permukiman yang dibangun melalui kegiatan Pelaksanaan Bantuan Pembangunan PSU Perumahan Tahun Anggaran 2026 oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Adapun empat perumahan formal yang diusulkan mendapatkan bantuan tersebut masing-masing:

Al Ikhlas Residence Majene Tahap 4, pengembang PT Mampie Indah Perkasa.

Pole Lembang Residence, pengembang PT Pole Damai Sejahtera.

Griya Utama Residence Totoli, pengembang PT Satu Tujuh Land Nusantara.

Mutiara Adzalina Residence II, pengembang PT Sinar Mandar.

Usulan bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dasar di kawasan perumahan, sekaligus memberikan kenyamanan dan kelayakan lingkungan bagi masyarakat penghuni.

Namun, realisasi bantuan tersebut masih menunggu proses verifikasi dan persetujuan dari pihak kementerian melalui balai terkait.

(*)

error: Maaf... ! Web ini di Protek yaaa...