Majene  

Kadis Perkimtan Majene: Syarat Penerima Bantuan Bedah Rumah Dipangkas

Kepala Dinas Perimtan Majene, Hj Syahrimayani, ST.MT. Foto; Andika.

Mapos, Majene — Pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan bantuan bedah rumah. Melalui Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Permen PKP) Nomor 6 Tahun 2026, sejumlah persyaratan penerima bantuan disederhanakan, termasuk memangkas masa tunggu dari 10 menjadi 5 tahun.

Bahkan, bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah, bukti penguasaan lahan kini cukup menggunakan surat keterangan yang diketahui lurah atau kepala desa setempat.

Pemkab Majene Pemkab Majene

Hal tersebut ditegaskan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Majene, Syahrimayani, Rabu (18/11/2026), saat ditemui di ruang kerjanya.

“Percepatan Program Bedah Rumah serta relaksasi persyaratan dan aturan ini tertuang dalam Permen PKP Nomor 6 Tahun 2026. Ini merupakan bagian dari program strategis nasional tahun 2026,” jelas Syahrimayani.

Menurutnya, berdasarkan regulasi terbaru tersebut, alur pelaksanaan program bantuan bedah rumah dipangkas dari sebelumnya 24 tahapan menjadi hanya 10 tahapan. Proses pengajuan juga diarahkan lebih sederhana dengan memanfaatkan sistem digital.

Dari sisi penerima, bantuan diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kelompok desil 1 hingga 4.

Selain keluarga inti, ketentuan terbaru juga memperluas jangkauan penerima manfaat, termasuk kelompok lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.

“Kepemilikan lahan juga dipermudah. Penerima manfaat harus memiliki atau menguasai tanah yang tidak dalam sengketa. Jika belum bersertifikat, pemohon cukup melampirkan surat pernyataan penguasaan tanah yang diketahui kepala desa atau lurah setempat,” ungkapnya.

Persyaratan lainnya, calon penerima harus memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni (RTLH) sekurang-kurangnya selama satu tahun.

Ketentuan tersebut lebih ringan dibandingkan aturan sebelumnya yang mensyaratkan masa kepemilikan atau penguasaan rumah selama tiga tahun.

Begitu pula dengan ketentuan riwayat penerimaan bantuan. Jika sebelumnya masyarakat harus menunggu hingga 10 tahun untuk kembali memenuhi syarat menerima bantuan perumahan sejenis, kini masa tunggunya dipersingkat menjadi lima tahun.

Calon penerima juga diwajibkan bersedia membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) serta bergotong royong dalam proses pembangunan rumah.

Sementara itu, besaran bantuan untuk wilayah reguler, termasuk Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Majene, ditetapkan sebesar Rp20 juta per unit. Dana tersebut disalurkan dalam satu tahap melalui rekening penerima manfaat.

“Rinciannya, Rp17,5 juta untuk pembelian bahan atau material bangunan dan Rp2,5 juta untuk pembayaran upah tukang,” terangnya.

Syahrimayani menambahkan, bagi calon penerima manfaat yang belum memiliki sertifikat tanah, pemerintah juga akan membantu melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

Dengan penyederhanaan persyaratan tersebut, diharapkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap bantuan perbaikan rumah semakin terbuka dan pelaksanaan program bedah rumah dapat berjalan lebih cepat serta tepat sasaran.

(*)

error: Maaf... ! Web ini di Protek yaaa...