Majene  

Pelayanan BPN Dinilai Lambat dan Tanpa Kepastian, Pemohon Lain Ikut Dirugikan

Mapos, Majene — Pelayanan pertanahan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi sorotan menyusul adanya keluhan terkait lambatnya proses pelayanan serta belum adanya solusi konkret terhadap persoalan yang dihadapi pemohon.

Kondisi ini menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat yang membutuhkan kepastian dalam pengurusan administrasi pertanahan. Proses yang seharusnya berjalan secara efektif, transparan, dan memberikan kepastian justru terkesan berlarut-larut tanpa kejelasan penyelesaian.

Pemkab Majene Pemkab Majene

Lebih memprihatinkan, persoalan yang tidak kunjung diselesaikan tersebut berpotensi menghambat proses pelayanan terhadap pemohon lainnya.

Akibatnya, masyarakat yang tidak memiliki kaitan langsung dengan permasalahan sebelumnya ikut menanggung dampak berupa tertundanya hak dan kepentingan mereka dalam memperoleh pelayanan pertanahan.

Salah seorang warga yang mengaku bernama Yogi Alexander mengaku pengurusan sertipikat balik nama yang dia urus sejak Agustus 2025 di Kantor BPN Majene sampai sekarang belum juga mendapat titik terang dari pihak BPN.

“Saya sudah menunggu penyelesaian selama satu tahun tiga bulan, namun tidak ada kemajuan sampai sekarang. Belum lagi nanti masih banyak rangkaian pengurusan administrasi yang juga tentu memakan banyak waktu. Kalau soal izin, semua sudah selesai. Tinggal urusan BPN,” ujar Yogi Alexander, Selasa (17/11/2026).

Masyarakat tentu memahami bahwa dalam proses administrasi pertanahan terdapat tahapan pemeriksaan, verifikasi, dan prosedur hukum yang harus dipenuhi. Namun, hal tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk membiarkan persoalan berlarut-larut tanpa penjelasan maupun solusi yang jelas.

BPN seharusnya tidak hanya berperan sebagai lembaga yang menjalankan prosedur administrasi, tetapi juga hadir memberikan kepastian, solusi, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Apabila terdapat kendala dalam suatu permohonan, sudah semestinya pihak BPN memberikan penjelasan tertulis mengenai hambatan yang terjadi, dasar hukum yang digunakan, serta langkah konkret untuk menyelesaikannya.

Jangan sampai lambatnya penyelesaian satu persoalan justru mengorbankan kepentingan pemohon lainnya yang telah memenuhi persyaratan administrasi.

Masyarakat berharap Kepala Kantor BPN dan jajaran terkait segera melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan, memperjelas mekanisme penyelesaian permasalahan, serta memastikan tidak ada masyarakat yang dirugikan akibat ketidakpastian pelayanan.

Pelayanan publik bukan sekadar menerima berkas dan menjalankan prosedur, tetapi juga memberikan kepastian dan solusi. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang profesional, transparan, adil, dan bertanggung jawab.

Jangan biarkan masyarakat terus menunggu tanpa kepastian. Negara harus hadir memberikan pelayanan, bukan justru menambah beban masyarakat.

Sayangnya, Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Majene, Muhammad Ilham Yamin dikonfirmasi di kantornya, Selasa (17/11/2026) enggan menemui wartawan.

(*)

error: Maaf... ! Web ini di Protek yaaa...