Mapos, Majene – Harapan masyarakat Kabupaten Majene untuk memiliki aturan khusus yang mengatur tata kelola rumah kos belum menemukan titik terang. Usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) maupun Peraturan Bupati (Perbup) tentang rumah kos tidak dapat dilanjutkan setelah melalui proses harmonisasi di Kementerian Hukum.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Sebab, persoalan rumah kos dinilai bukan semata-mata menyangkut penyediaan hunian, tetapi juga berkaitan dengan ketenteraman, keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar.
Salah seorang warga Majene, Syamsuddin, mengaku sangat mendukung adanya regulasi yang secara khusus mengatur tata kelola rumah kos. Terlebih, Majene saat ini dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan di Sulawesi Barat yang membutuhkan ketersediaan hunian bagi mahasiswa dan masyarakat pendatang.
“Saya sangat setuju dengan Perda rumah kos karena memang sangat mengganggu jika tidak diatur dengan aturan atau regulasi. Banyak rumah kos yang mencampur penghuni laki-laki dan perempuan. Akibatnya, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, persoalan lain yang juga kerap dikeluhkan warga adalah jam bertamu yang tidak teratur. Bahkan, sejumlah penghuni rumah kos disebut masih menerima tamu hingga dini hari.
“Kadang-kadang mereka masih menerima tamu hingga dini hari. Tidak masalah kalau tidak ribut dan bising. Kami sangat terganggu,” keluhnya.
Ia berharap pemerintah daerah tidak berhenti mencari jalan keluar setelah usulan regulasi khusus rumah kos tidak dapat diteruskan. Menurutnya, pemerintah perlu mengupayakan payung hukum alternatif agar aktivitas rumah kos tetap memiliki aturan yang jelas dan tidak merugikan masyarakat sekitar.
Regulasi Sektoral Dinilai Sudah Mengakomodasi
Ditemui terpisah, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Majene, Syahrimayani, menjelaskan bahwa usulan Ranperda maupun Perbup Rumah Kos bukan ditolak, melainkan tidak dapat dilanjutkan berdasarkan hasil harmonisasi yang berlangsung di Mamuju, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, pihak Kementerian Hukum menilai sebagian besar substansi pengaturan rumah kos telah terakomodasi dalam sejumlah regulasi sektoral yang berlaku.
“Usulan rancangan Perda maupun Perbup tidak bisa diteruskan,” ungkap Syahrimayani.
Ia menjelaskan, aspek penataan bangunan dan perizinan rumah kos telah tercakup dalam Perda Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Termasuk mekanisme perizinannya melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang terintegrasi dengan pelayanan PTSP.
Selain itu, aspek ketenteraman, keamanan dan ketertiban umum juga telah memiliki landasan hukum tersendiri. Sementara pengaturan retribusi tidak dapat dimasukkan begitu saja ke dalam Ranperda Rumah Kos karena telah diatur dalam Perda yang berlaku.
Pihak Kementerian Hukum, lanjut Syahrimayani, menyarankan agar nomenklatur atau substansi pengaturan yang masih dianggap perlu dapat dimasukkan ke dalam Perda yang sudah ada.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari obesitas regulasi dan tumpang tindih aturan di daerah.
Syahrimayani mengaku sempat mempertanyakan apakah hasil harmonisasi tersebut berarti usulan pemerintah daerah ditolak. Namun, pihak Kementerian Hukum menegaskan bahwa persoalannya lebih pada upaya menjaga keselarasan dan ketertiban pembentukan peraturan perundang-undangan.
“Jadi, tidak serta-merta ketika kita mengusulkan Perda lantas langsung disetujui. Mereka melihat terlebih dahulu Perda apa saja yang sudah ada di Kabupaten Majene dan apa yang diatur di dalamnya. Setelah disinkronkan, ternyata regulasi khusus tersebut belum diperlukan,” jelasnya.
Pemkab Diminta Tidak Membiarkan Persoalan Berlarut
Meski demikian, Syahrimayani menegaskan bahwa berbagai keluhan masyarakat terkait tata kelola rumah kos tidak boleh dibiarkan tanpa penanganan.
Ia mengakui, persoalan rumah sewa dan rumah kos juga telah disampaikan oleh sejumlah aparat keamanan setempat. Karena itu, pemerintah daerah tetap perlu mengambil langkah konkret, salah satunya melalui pendekatan persuasif kepada pemilik dan pengelola rumah kos.
Dalam forum harmonisasi tersebut, Syahrimayani juga sempat mengangkat contoh Kabupaten Salatiga, Jawa Tengah, yang telah menerbitkan Perda tentang rumah kos, kontrakan dan sewa pada 2024.
Namun, pihak Kementerian Hukum menjelaskan bahwa keberadaan regulasi tersebut tetap perlu dikaji berdasarkan perkembangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Ia juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan regulasi nasional, termasuk KUHP baru dan Undang-Undang Cipta Kerja, agar kebijakan daerah tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
Syahrimayani menyebut, Majene pernah meraih peringkat kedua secara nasional dalam aspek ketaatan terhadap penertiban regulasi perundang-undangan. Karena itu, pihaknya tidak ingin penyusunan aturan yang kurang cermat justru berdampak terhadap capaian tersebut.
Di sisi lain, pemerintah daerah tetap harus menjawab keresahan masyarakat. Jangan sampai tidak adanya Perda khusus justru menimbulkan kesan pemerintah melakukan pembiaran terhadap persoalan rumah kos.
Sebagai alternatif, pihak Kementerian Hukum menyarankan pemerintah daerah menerbitkan surat edaran sebagai langkah awal untuk memberikan arahan kepada pemilik dan pengelola rumah kos.
Sementara penerbitan Perbup tetap harus melalui tahapan harmonisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jadi, bukan ditolak, tetapi perlu disesuaikan dengan Perda-Perda yang sudah ada. Pemerintah tetap harus mencari solusi agar keluhan masyarakat terkait rumah kos bisa ditindaklanjuti,” pungkas Syahrimayani.
Kini, yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah adalah memastikan bahwa persoalan rumah kos tetap mendapatkan penanganan. Sebab, kebutuhan masyarakat bukan semata-mata lahirnya sebuah Perda, melainkan adanya aturan yang jelas dan dapat diterapkan untuk menjaga ketertiban serta kenyamanan lingkungan.
(*)








