Majene  

Progres Program RTLH di Majene Capai 80 Persen, 9 Unit Tersebar di Tiga Desa/Kelurahan

Mapos, Majene — Pelaksanaan program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Majene menunjukkan perkembangan positif. Hingga pertengahan Oktober 2026, progres pengerjaan sembilan unit rumah yang menjadi sasaran program tersebut telah mencapai 80 persen.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Majene, Syahrimayani, Rabu (18/11/2026), mengatakan program tersebut merupakan bagian dari program Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Pencegahan dan Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Terpadu (PASTIPADU).

Pemkab Majene Pemkab Majene

Menurutnya, sembilan unit bantuan rehabilitasi RTLH itu tersebar di tiga wilayah, masing-masing tiga unit di Lingkungan Tamo, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, serta enam unit lainnya di Desa Bonde dan Bonde Utara, Kecamatan Pamboang.

“Kalau yang di Tamo, satu unit merupakan bangunan baru, sementara dua lainnya rehabilitasi ringan. Demikian juga di Pamboang, dua unit dibangun baru dan lainnya rehabilitasi ringan. Semuanya berdasarkan progres per 15 Oktober 2026 sudah mencapai 80 persen,” ungkap Syahrimayani.

Ia menjelaskan, penerima manfaat program tersebut merupakan masyarakat yang masuk dalam kelompok Desil 1 hingga Desil 4 berdasarkan basis data Badan Pusat Statistik (BPS).

“Desil di atasnya, seperti Desil 5 apalagi 6, sudah tidak memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat,” jelasnya.

Namun, Syahrimayani mengakui bahwa dalam pemantauan di lapangan masih ditemukan masyarakat yang secara kondisi rumah maupun tingkat kesejahteraan dinilai layak mendapatkan bantuan. Persoalannya, sebagian warga tersebut tidak masuk dalam kategori Desil 1 sampai 4 berdasarkan data BPS.

“Kalau melihat kondisi riil di lapangan, masih banyak masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat. Tetapi, lagi-lagi, kita tidak bisa berbuat banyak karena dalam basis data BPS yang bersangkutan tercatat sebagai Desil 5 bahkan lebih,” ujarnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan ketepatan data penerima bantuan masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program penanganan kemiskinan. Sebab, kondisi faktual masyarakat di lapangan terkadang tidak sepenuhnya sejalan dengan klasifikasi dalam basis data.

Syahrimayani berharap seluruh pekerjaan dapat segera dituntaskan. Ia memperkirakan sembilan unit RTLH tersebut sudah rampung paling lambat akhir November atau awal Desember 2026.

(*)

error: Maaf... ! Web ini di Protek yaaa...