Mapos, Mamuju – Dalam upaya memperkuat koordinasi internal dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan optimal, Bagian Otonomi Daerah (OTDA) Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat internal pada Kamis (5/11/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Irfan Muhammad Tahir dan berlangsung di ruang kerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Barat. Agenda utama pertemuan ini membahas dua hal krusial, yaitu Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mengevaluasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diketahui capaian serta kendala yang ada untuk segera diperbaiki ke depannya.
Menanggapi jalannya rapat tersebut, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, memberikan penekanan terkait pentingnya dua agenda tersebut.
“Evaluasi LPPD ini sangat krusial karena merupakan bentuk pertanggungjawaban kita kepada publik atas jalannya roda pemerintahan. Sementara itu, pengawalan proses administrasi PAW Anggota DPRD harus dipastikan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya meminta jajaran Bagian OTDA untuk terus teliti dan cermat agar setiap tahapan berjalan transparan dan akuntabel,” ujar Murdanil.
Hal tersebut sejalan dengan program yang selalu digaungkan oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yaitu program Panca Daya, yang menitikberatkan pada penguatan tata kelola pemerintahan dan percepatan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, rapat ini secara khusus membahas mekanisme dan kelengkapan berkas administrasi PAW Anggota DPRD. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga.
Diharapkan melalui rapat koordinasi internal ini, seluruh jajaran Bagian OTDA dapat menyamakan persepsi dan meningkatkan kinerja dalam mendukung optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkup Provinsi Sulawesi Barat.
(*)
