Mapos, Mamuju – Keterbatasan infrastruktur dasar, pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan, ancaman kekeringan terhadap penghidupan masyarakat, serta kesenjangan akses internet menjadi sejumlah persoalan pembangunan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Mamuju kepada Tim Sekretariat Wakil Presiden.
Berbagai persoalan tersebut dibahas dalam pertemuan pengumpulan data dan pemantauan pembangunan di Kantor Bapperida Sulbar, Rabu (28/10/2026), sebagai bahan identifikasi kebutuhan prioritas yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.
Pertemuan dipimpin Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Sulbar, Arjanto, S.T., M.T., dan dihadiri perangkat daerah provinsi serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Mamuju.
Forum ini menjadi ruang koordinasi untuk menyampaikan kondisi aktual pembangunan, kendala pelaksanaan program, serta kebutuhan masyarakat yang memerlukan perhatian lintas kementerian dan lembaga.
Arjanto menjelaskan, kunjungan Sekretariat Wakil Presiden bertujuan menghimpun data dan informasi secara langsung mengenai perkembangan pembangunan di Sulawesi Barat, termasuk berbagai persoalan yang membutuhkan percepatan penanganan.
“Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan pembangunan di Sulawesi Barat, termasuk capaian, kendala, dan kebutuhan prioritas di lapangan. Informasi yang dihimpun akan menjadi bahan analisis kebijakan dan rekomendasi tindak lanjut kepada Wakil Presiden, khususnya untuk mengidentifikasi program yang membutuhkan percepatan maupun dukungan pemerintah pusat,” kata Arjanto.
Pembahasan dalam rapat tidak hanya berfokus pada infrastruktur strategis, tetapi juga pada kualitas pelayanan dasar dan akses masyarakat terhadap layanan publik, terutama di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana.
Dari sektor kesehatan, Dinas Kesehatan Sulbar menyampaikan kebutuhan penguatan kompetensi layanan rumah sakit, penyesuaian fasilitas puskesmas, penyediaan alat antropometri untuk posyandu, serta dukungan beasiswa dokter gigi. Dalam diskusi juga disampaikan angka prevalensi stunting sebesar 35,4 persen berdasarkan data SSGI yang dipaparkan. Selain itu, pemerintah daerah mengharapkan penguatan keterlibatan Dinas Kesehatan dalam pembinaan dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pada sektor pendidikan, perhatian diarahkan pada kelayakan sarana dan prasarana sekolah, termasuk kondisi SMK Negeri 1 Topoyo yang dilaporkan terdampak genangan air serta kebutuhan bantuan peralatan praktik. Sejumlah sekolah di Mamuju dan Mamuju Tengah juga masuk dalam agenda peninjauan lapangan.
Dari aspek sosial dan kewilayahan, Bapperida Sulbar menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan masih berada di kisaran 10 persen dan berpotensi menghadapi tekanan akibat kekeringan berkepanjangan yang dapat memengaruhi penghidupan masyarakat, terutama yang bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan.
Sementara itu, Bapperida Kabupaten Mamuju mengungkapkan bahwa sejumlah desa masih menghadapi keterisolasian, keterbatasan akses jalan dan listrik, serta tingginya kebutuhan penanganan rumah tidak layak huni. Di Kecamatan Mamuju, dalam pertemuan tersebut disampaikan sekitar 800 rumah masih membutuhkan penanganan.
Persoalan infrastruktur lainnya mencakup kendala pembebasan lahan untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional dan kebutuhan pengembangan akses listrik di sejumlah desa. Dari sektor komunikasi dan informatika, perangkat daerah menyampaikan bahwa 82 desa masih menghadapi persoalan blank spot. Pemerintah daerah mengharapkan dukungan pemerintah pusat untuk mendorong penyedia layanan telekomunikasi memperluas jaringan internet ke wilayah yang belum terjangkau secara memadai.
Di sektor ekonomi, Dinas Perkebunan Sulbar menyoroti potensi kelapa sawit, kakao, kelapa, dan kopi sebagai komoditas unggulan daerah. Namun, kekeringan telah berdampak pada tanaman kakao sehingga diperlukan dukungan sarana pengairan, termasuk pompa air, untuk menjaga keberlanjutan produksi dan penghidupan petani.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan ke sejumlah fasilitas pendidikan dan kesehatan, sentra kakao di Desa Tadui, Bendungan Budong-Budong, sentra kopi Mamasa, serta sejumlah ruas jalan sesuai agenda kunjungan hingga Jumat, 30 Oktober 2026.
Peninjauan ini dimaksudkan untuk mencocokkan informasi yang disampaikan dalam rapat dengan kondisi aktual di lapangan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan pembangunan yang memerlukan tindak lanjut.
Kepala Bapperida Sulbar, Drs. Amujib, M.M., menegaskan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat penyelesaian persoalan pembangunan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
“Pemantauan ini menjadi kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan prioritas masyarakat, mulai dari pelayanan kesehatan dan pendidikan, penanganan kemiskinan, infrastruktur dasar, hingga pengembangan komoditas unggulan. Kami berharap hasilnya dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah pusat untuk mendukung percepatan pembangunan di Sulawesi Barat,” ujar Amujib.
Ia menambahkan, upaya tersebut sejalan dengan Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ekonomi daerah, membangun infrastruktur dan konektivitas, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif. Karena itu, perencanaan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor diperlukan agar pembangunan lebih tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Bapperida Sulbar mendorong agar data dan masukan dari perangkat daerah menjadi bahan pertimbangan dalam analisis kebijakan serta rekomendasi tindak lanjut pemerintah pusat, sehingga kebutuhan prioritas masyarakat dapat ditangani secara lebih terkoordinasi dan berkelanjutan.
(*)
