Mapos, Mamuju – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Darwis Damir, bersama jajaran pejabat administrator mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (26/10/2026), Di Ruang Rapat Kepala Badan.
Rakor tersebut dirangkaikan dengan pembahasan isu strategis terkait guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program pembangunan 3 Juta Rumah.
Kepala Kesbangpol Sulbar, Muh. Darwis Damir, menyampaikan bahwa koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah, termasuk pengendalian inflasi dan program strategis nasional.
“Selain mendukung kebijakan pemerintah, kita juga perlu memastikan kinerja ASN dievaluasi secara objektif dan terukur. Hasil penilaian kinerja harus menjadi dasar dalam mendorong disiplin, tanggung jawab, dan profesionalisme aparatur,” ujarnya.
Usai mengikuti rakor, kegiatan dilanjutkan dengan rapat internal pembahasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS berdasarkan hasil penilaian kinerja Triwulan III sebagai dasar pembayaran TPP Triwulan IV di lingkungan Kesbangpol Sulbar.
Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya memastikan proses pembayaran TPP mengacu pada hasil evaluasi kinerja pegawai, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, serta ketentuan yang berlaku.
Kegiatan tersebut sekaligus mendukung implementasi Misi Pembangunan Pancadaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.
Melalui evaluasi kinerja yang terukur, Kesbangpol Sulbar berkomitmen memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme ASN guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
(*)
