MAJENE, MAPOS — Pemerintah Kabupaten Majene mulai mematangkan persiapan menghadapi penilaian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Setidaknya ada 30 indikator penilaian menjadi perhatian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfosandian) Kabupaten Majene.
Persiapan tersebut dibahas dalam rapat yang digelar Diskominfosandian Kabupaten Majene, Kamis (24/9/2026) dan difokuskan pada pemenuhan berbagai dokumen, data dan kelengkapan administrasi yang menjadi bagian dari indikator penilaian PPID.
Tak hanya pada tingkat kabupaten, kesiapan juga diarahkan kepada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi sampel penilaian. Kelima OPD tersebut yakni Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Sekretariat DPRD, Dinas Pertanian, dan RSUD Kabupaten Majene.
Kepala Diskominfosandian Kabupaten Majene, Albar Mustar, S.Sos., M.Si., memimpin koordinasi bersama Kepala Bidang Pelayanan Media Hardiah Mustafa, S.P., M.M.A., Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Tasrif, S.E., serta pejabat fungsional Fitriani, S.E., M.Si. dan Sukrianti, S.E.
Dalam rapat tersebut, masing-masing unsur melakukan pemantapan terhadap dokumen dan data yang masih harus dilengkapi. Koordinasi juga diarahkan agar lima OPD sampel memahami kebutuhan penilaian dan mampu menyiapkan eviden sesuai indikator yang telah ditetapkan.
Kesiapan tersebut dinilai penting karena penilaian PPID tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan dokumen, tetapi juga menggambarkan sejauh mana badan publik menjalankan keterbukaan informasi dan memberikan akses informasi kepada masyarakat.
Diskominfosandian Kabupaten Majene berharap seluruh OPD yang menjadi sampel dapat memenuhi seluruh indikator secara optimal. Langkah itu sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene.
Dengan persiapan yang dilakukan sejak awal, Pemkab Majene dituntut tidak sekadar memenuhi kebutuhan administratif penilaian, tetapi juga memastikan keterbukaan informasi benar-benar berjalan dan dapat dirasakan masyarakat.
(*)
