Mapos, Mamuju – Dalam rangka memastikan arah kebijakan pembangunan Sulawesi Barat selaras dengan kebijakan fiskal nasional, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan III Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Barat pada Rabu, 17 Desember 2025 di Ruang Mamuju, Hotel Matos Mamuju.
Mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir, hadir Perencana Ahli Muda, Muhammad Saleh, yang mengikuti secara langsung pemaparan perkembangan fiskal dan perekonomian Sulawesi Barat serta diskusi bersama para pemangku kepentingan lainnya.
Muhammad Saleh menyampaikan bahwa hasil Kajian Fiskal Regional Triwulan III 2025 memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi ekonomi dan fiskal Sulawesi Barat yang menjadi rujukan penting dalam penyusunan kebijakan dan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Data KFR menjadi dasar yang sangat penting bagi Bapperida dalam memastikan perencanaan pembangunan Sulawesi Barat tetap responsif terhadap dinamika ekonomi dan fiskal,” jelasnya.
Berdasarkan KFR, ekonomi Sulawesi Barat pada Triwulan III Tahun 2025 tumbuh sebesar 5,83 persen (year on year), melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,04 persen. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh sektor industri pengolahan serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang merupakan sektor unggulan daerah.
Dari sisi fiskal, realisasi pendapatan negara dan hibah di Sulawesi Barat hingga Triwulan III 2025 tercatat sebesar Rp902,02 miliar atau 75,03 persen dari target, sementara realisasi belanja negara mencapai Rp6,98 triliun. Kondisi ini menyebabkan APBN di Sulawesi Barat masih mengalami defisit. Pada level daerah, pendapatan APBD konsolidasian mencapai Rp5,42 triliun, dengan ketergantungan terhadap pendapatan transfer yang masih tinggi, sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif terbatas.
Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir, menegaskan bahwa hasil KFR menjadi instrumen strategis bagi Bapperida dalam mengarahkan kebijakan perencanaan pembangunan agar lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Bapperida Provinsi Sulawesi Barat memiliki peran kunci dalam memastikan seluruh kebijakan pembangunan daerah selaras dengan kondisi fiskal dan ekonomi riil terkini. Oleh karena itu, hasil Kajian Fiskal Regional ini menjadi rujukan penting dalam memperkuat kualitas perencanaan, terutama dalam menjawab tantangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan penguatan kemandirian fiskal daerah,” ujar Darwis Damir.
Darwis Damir menambahkan, sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, Bapperida Sulbar terus mendorong perencanaan pembangunan yang berbasis data, dan terintegrasi secara lintas sektor, serta berorientasi pada hasil.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diterjemahkan ke dalam program pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Di sinilah peran Bapperida Sulbar memastikan kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegas Darwis Damir.
Selain analisis ekonomi dan fiskal, KFR Triwulan III 2025 juga memuat analisis tematik terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Temuan-temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan pembangunan di Sulawesi Barat.
“Bapperida Sulbar akan mengintegrasikan seluruh rekomendasi KFR tersebut ke dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah agar pembangunan Sulawesi Barat ke depan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan,” tutup Darwis Damir.
(*)
