Mapos, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Rapat koordinasi Pengendalian inflasi pada tanggal 1 Desember 2025 secara virtual.
Kehadiran Bapperida Sulbar menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi sesuai misi Pemprov untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.
Mewakili Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir, kegiatan ini diikuti secara virtual oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Aksan Amrullah beserta jajaran perencana dan staf.
Aksan menyampaikan, Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan perkembangan inflasi nasional pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Bapak Tomsi Tohir, dan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ibu Puji Ismartini. Rapat tersebut menguraikan kondisi inflasi nasional, perkembangan harga komoditas strategis, serta posisi inflasi masing-masing provinsi.
Dalam pemaparannya, Sekjen Kemendagri Bapak Tomsi Tohir menjelaskan bahwa inflasi nasional pada November 2025 berada pada level yang terkendali. Secara bulanan (month-to-month), inflasi tercatat sebesar 0,17 persen, lebih rendah dari Oktober yang mencapai 0,28 persen. Secara tahunan (year-on-year), inflasi berada pada 2,72 persen, sementara inflasi year-to-date (Januari–November 2025) mencapai 2,27 persen.
Beliau menegaskan bahwa capaian tersebut masih berada dalam rentang sasaran nasional 1,5–3,5 persen, menandakan stabilitas harga yang baik di tengah dinamika global, termasuk kenaikan harga emas dunia. Menjelang akhir tahun, Sekjen juga mengingatkan pemerintah daerah untuk menjaga pasokan pangan dan kelancaran distribusi agar tekanan harga tidak meningkat selama libur Natal dan Tahun Baru.
Analisis Komoditas dan Perkembangan Harga Menurut BPS
Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ibu Puji Ismartini, merinci bahwa inflasi November 2025 terutama didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan yang telah mengalami inflasi selama 27 bulan berturut-turut, tarif angkutan udara, serta komoditas hortikultura seperti bawang merah dan wortel.
Sementara itu, sejumlah komoditas menjadi penahan inflasi, antara lain daging ayam ras, cabai merah, telur ayam ras, serta beras, yang pada November menunjukkan tren deflasi di sebagian besar provinsi. BPS juga memaparkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH), menandakan koreksi harga pangan menjelang penghujung tahun.
Sulawesi Barat: Deflasi Bulanan, Inflasi Tahunan Stabil
Dari pemaparan Sekjen Kemendagri dan BPS, Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan perkembangan yang positif dalam pengendalian inflasi.
1. Inflasi m-to-m (bulan ke bulan): –0,24 persen
Sulawesi Barat menjadi salah satu dari 10 provinsi yang mengalami deflasi pada November 2025. Penurunan harga bulan ke bulan sebesar –0,24 persen ini mencerminkan turunnya harga komoditas pangan, terutama beras, ayam ras, telur ayam, serta beberapa komoditas hortikultura.
Deflasi ini menandakan tekanan inflasi jangka pendek yang sangat rendah, sekaligus menunjukkan efektivitas langkah-langkah pengendalian harga di daerah.
2. Inflasi y-on-y (tahun ke tahun): 2,56 persen
Secara tahunan, inflasi Sulawesi Barat tercatat 2,56 persen, berada dalam kategori aman dan moderat, sesuai rentang sasaran inflasi nasional (1,5–3,5 persen).
Angka tersebut menunjukkan bahwa stabilitas harga di Sulawesi Barat terjaga dengan baik sepanjang 2025, dan tidak masuk dalam kelompok provinsi berinflasi tinggi secara nasional.
Kinerja Stabil dan Perlu Dijaga Menjelang Akhir Tahun
Dengan capaian deflasi bulanan serta inflasi tahunan yang stabil, Sulawesi Barat menjadi salah satu provinsi dengan kinerja cukup baik dalam pengendalian harga. Namun demikian, pemerintah daerah tetap diimbau mewaspadai potensi kenaikan harga pada periode Natal dan Tahun Baru, terutama untuk komoditas yang sensitif seperti cabai rawit, bawang merah, telur, daging ayam, serta kebutuhan transportasi.
(*)
