Mapos, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi tahun 2026 yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Hal ini disampaikan oleh Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Muhammad Saleh, saat mewakili Plt. Kepala Bapperida, Darwis Damir dalam menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Sensus Ekonomi 2026 di Meeting Room Mall Matos Mamuju, Selasa (25/11/2025).
Dalam forum tersebut, Saleh menegaskan dukungan tersebut diberikan karena Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis sebagai fondasi penyediaan data dasar yang akurat, mutakhir, dan lengkap. Selain itu, dianggap relevan dan dapat mendukung Visi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga untuk mewujudkan Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera, khususnya pada misi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan.
“Sensus ini menjadi instrumen penting dalam mendukung proses perencanaan pembangunan daerah yang berbasis pada data dan bukti (evidence based policy), khususnya bagi Provinsi Sulawesi Barat yang saat ini sedang mendorong percepatan transformasi ekonomi.” katanya.
Lebih lanjut, Saleh memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat menunjukkan perkembangan yang semakin positif. Pada Triwulan III tahun 2025, pertumbuhan ekonomi daerah tercatat mencapai 5,83 persen. Dengan angka tersebut, pemerintah Provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga menargetkan agar angka tersebut dapat meningkat menjadi 7–8 persen pada tahun 2030.
Menurutnya, target tersebut hanya dapat dicapai apabila pemerintah memiliki data yang komprehensif mengenai struktur dan dinamika sektor usaha untuk merumuskan kebijakan ekonomi secara lebih terukur.
Sejalan dengan itu, Bapperida Sulbar memastikan kesiapan untuk berkolaborasi dengan BPS dalam berbagai aspek, mulai dari penguatan koordinasi, penyebaran informasi ke pemerintah kabupaten, hingga pemanfaatan hasil sensus sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat upaya pemerintah dalam merancang kebijakan jangka menengah dan jangka panjang yang lebih tepat sasaran.
Pada kesempatan yang sama, Saleh juga menyarankan untuk mengantisipasi tantangan besar dalam pelaksanaan sensus, yakni perkembangan digitalisasi yang memunculkan banyak usaha berbasis platform digital dan media sosial. Menurutnya, usaha-usaha tersebut sering tidak memiliki bentuk fisik atau beroperasi secara informal, sehingga berpotensi tidak tercatat dalam pendataan.
“Jika tidak terdata dengan baik, gambaran perekonomian Sulawesi Barat maupun nasional akan sulit disajikan secara komprehensif. Karena itu, kami sarankan BPS perlu mempertimbangkan strategi dan inovasi pendataan untuk melacak usaha digital ini,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa penguatan metodologi pendataan menjadi kunci agar Sensus Ekonomi 2026 menghasilkan potret ekonomi yang benar-benar utuh dan sesuai dengan kondisi aktual. Dengan data yang lebih baik, pemerintah daerah dapat menyusun strategi yang lebih efektif untuk penguatan sektor prioritas, pemberdayaan UMKM, dan percepatan transformasi ekonomi.
Secara terpisah, Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir menyampaikan harapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terhadap hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung perencanaan pembangunan di Sulawesi Barat.
“Tentunya kita berharap data tersebut menjadi pijakan kuat bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan dan mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan di Sulawesi Barat.” kata Darwis.
(*)
