3 Lembaga Anti Korupsi di Sulbar Tolak Revisi UU KPK

Gambar 3 Lembaga Anti Korupsi di Sulbar Tolak Revisi UU KPK

Mapos, Mamuju – Tiga lembaga anti korupsi di Sulbar, LAK, Gerak dan Gerpak yang tergabung dalam Koalisi Bersama Anti Korupsi (Kibar) menyatakan sikapnya menolak sikap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) merespons usulan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (16/9/2019).

“Sebagai lembaga anti korupsi, sebenarnya kami tidak alergi terhadap revisi namun ada perlu waktu yang lama, tidak tergesa-gesa,” kata Koordinator Kibar I Arman.

Arman mengatakan Kibar berpendapat persetujuan presiden mestinya terkait memperkuat KPK bukannya malah melemahkan.

Sebelumnya Jokowi telah mengirimkan surat presiden (surpres) terkait revisi UU KPK ke DPR pad Rabu (11/9/2019) atau enam hari setelah anggota Dewan mengirimkan usulan pembahasan revisi ke pemerintah. 

Surpres atas revisi UU KPK yang merupakan usulan DPR itu dikritik berbagai pihak karena terbilang terlalu cepat. Pasalnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, Presiden memiliki batas waktu setidaknya 60 hari untuk mengirim surpres ke DPR.

Sementara Koordinator Kibar II Muslim Fatillah Asiz membacakan isi pernyataan Kibar yang menegaskan tak ada hal mendesak sehingga harus tergesa-gesa melakukan revisi UU KPK. Kemudian usulan revisi itu juga dirasa tidak melibatkan partisipasi publik. 

Muslim menyatakan KPK masih dianggap publik sebagai lembaga yang paling kredibel dan terpercaya dalam melakukan pemberantasan korupsi. Dan, Muslim menegaskan pihaknya meminta kembali kepada Jokowi untuk menolak perubahan UU KPK karena isinya yang tak sesuai dengan visi misi serta program kerja yang dicanangkan dalam komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia.

Muslim mengingatkan, agar presiden tidak menjadi bagian dari DPR yang ingin melemahkan KPK.

Muslim meminta semua warga Indonesia ikut mendesak pemerintah dan DPR untuk membatalkan revisi UU KPK. Bahkan kata Muslim, Kibar akan menyampaikan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan DPR jika pembahasan revisi UU tersebut dilanjutkan.

“Inti substansinya, penguatan dan menjaga independensi KPK,” kata Muslim.

Kibar menilai, ada poin-poin yang tertuang dalam draf revisi UU KPK yang justru berpotensi melemahkan. Bukan malah menguatkan. Selain itu, independensi KPK yang selama ini dijaga betul terancam. Untuk itu, mereka tidak berhenti menyuarakan penolakan terhadap revisi UU tersebut. Harapannya, KPK sebagai lembaga yang punya peranan besar dalam pemberantasan korupsi tidak dilemahkan.

Pendapat yang sama disampaikan, Koordinator III, Muh. Sudirman Al Bukhari mendesak dihentikannya segala upaya pelemahan terhadap KPK. Juga, meminta evaluasi terhadap RUU lain yang bisa melemahkan gerakan anti korupsi.

“Mengembalikan semangat sesuai dengan amanah reformasi dan konstitusi,’” ucapnya.

Menurut Sudirman, pengajuan revisi UU KPK tidak mengikuti prosedur legislasi. Ada upaya sistematis pelemahan KPK yang agresif dan brutal dalam beberapa pekan terakhir.

Sudirman menyatakan prihatin atas upaya pelemahan KPK yang dilakukan pemerintah dan DPR melalui revisi UU KPK. ’”Kami sangat prihatin. Kami ingin memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan kami mendukung lembaga KPK,” tegasnya.


Sementara itu, pada Jumat pagi kemarin di Istana Negara, Jokowi menegaskan dirinya tak sepenuhnya setuju dengan draf revisi UU KPK. Walaupun begitu, sambungnya, ia menilai memang perlu ada perubahan pada UU KPK tanpa harus melemahkan lembaga tersebut.

Ia menyatakan setidaknya ada empat poin yang dituliskan dalam Surpres soal ketidaksepahamannya dalam revisi UU KPK yang merupakan usulan DPR.

Pertama, Jokowi menyatakan tak setuju jika KPK harus mendapatkan izin pihak luar ketika ingin melakukan penyadapan. Menurutnya, KPK cukup memperoleh izin internal dari Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan.

Kedua, lanjutnya, dirinya tidak setuju penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Ia menyatakan bahwa penyelidik dan penyidik KPK bisa juga berasal dari unsur aparatur sipil negara (ASN)

“Yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lainnya. Tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar,” tuturnya.

Kemudian, yang ketiga, Jokowi mengatakan tak setuju KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam melakukan penuntutan. Menurutnya, sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik sehingga tidak perlu diubah lagi.

Terakhir, Jokowi menyatakan tidak setuju pengalihan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari lembaga antirasuah kepada kementerian atau lembaga lainnya.

“Saya tidak setuju. Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK sebagaimana yang telah berjalan selama ini,” ujarnya.

Jokowi mengaku sudah mendengarkan masukan dari sejumlah pihak, baik dari masyarakat, pegiat antikorupsi, akademisi, serta tokoh-tokoh bangsa terkait dengan revisi UU KPK. Mantan wali kota Solo itu menyatakan terus mengikuti perkembangan rencana revisi UU KPK ini.

Ia pun telah menugaskan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin untuk mewakili pemerintah membahas rancangan undang-undang atas perubahan UU KPK bersama DPR.

(usman)

Baca Juga