Wiranto : Sukses Tidaknya Perhelatan Demokrasi Tergantung Semua Pihak

  • 22 Mar 2019
  • Majene
  • R Fajar Soenoe
  • 155
Gambar Wiranto : Sukses Tidaknya Perhelatan Demokrasi Tergantung Semua Pihak

Mapos, Majene – Sukses atau tidaknya perhelatan demokrasi yang akan dihelat tanggal 17 April 2019 mendatang, sangat tergantung kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

Hal ini dikatakan Menkopolhukam Wiranto dalam amanah seragamnya yang dibacakan oleh Kapolres Majene AKBP Asri Effendy saat memimpin gelar pasukan Operasi Mantap Siamasei 2019 di Lapangan Prasamya Majene, Jum’at (22/3/209).

Dikatakan, tdak saja anggota partai politik dan masyarakat yang dituntut untuk taat dan patuh pada berbagai ketentuan yang ada, akan tetapi juga pihak penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang obyektif dan transparan.

“Tidak ketinggalan tentunya fungsi dan peran TNI – Polri yang berada di luar lingkup penyelenggara Pemilu, akan tetapi sangat menentukan suksesnya keberlangsungan Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” kata Wiranto seperti dibacakan Asri Effendy.

Pemilu Serentak Tahun 2019 merupakan pesta demokrasi Indonesia yang akan menjadi tonggak sejarah karena dilaksanakan secara serentak yakni 5 jenis pemilihan dalam waktu yang bersamaan.

Pemilu serentak kali ini akan menjadi warisan kebanggaan sekaligus menjadi sorotan dunia internasional terkait apakah bangsa Indonesia mampu melaksanakan konsolidasi politik dengan demokratis dan berintegritas dalam rangka memilih pemimpin nasionalnya.

Pemilu Serentak Tahun 2019 merupakan kesempatan berharga bagi rakyat Indonesia untuk memilih calon anggota legislatif yang akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan sekaligus sarana untuk memilih pemimpin nasional guna mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Melihat konteks pelaksanaan Pemilu tersebut, sedapat mungkin opini kita semua diarahkan bahwa ajang ini bukanlah untuk membenturkan satu pihak dengan pihak yang lain atau ajang konflik antara kubu yang satu dengan kubu yang lain. Namun sejatinya Pemilu Serentak Tahun 2019 memilih pemimpin dan bukan mengadu pemimpin, momen ini harus menjadi ajang unjuk kompetensi, program dan kapabilitas untuk mendapatkan kepercayaan rakyat yang akan memilihnya menjadi pemimpin nasional.

Kita ketahui bersama bahwa terkait penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 masih terdapat ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dimungkinkan akan menghambat kelancaran penyelenggaraannya. Kita ketahui bersama bahwa Bawaslu dan Polri telah mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu, yang merupakan pemetaan terhadap kerawanan-kerawanan yang diprediksi akan timbul dalam penyelenggaraan Pemilu disetiap daerah. Pemetaan kerawanan ini meliputi sisi penyelenggaraan dan sisi keamanan dan terutama melalui media sosial tentunya memiliki tujuan politis yaitu dipakai sebagai alat untuk menyingkirkan lawan politik sehingga menyebabkan demokrasi menjadi tidak sehat dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Demikian pula halnya dengan semakin menguatnya politik identitas menggunakan isu-isu SARA, telah menjadi salah satu strategi bagi pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab dalam memenangkan konstelasi Pemilu, sehingga menyebabkan disintegrasi bangsa dan hilangnya rasionalitas dalam menentukan pilihan politiknya.

Penyebaran berita hoax dan menguatnya politik identitas dalam ajang Pemilu Serentak Tahun 2019 merupakan bentuk lain dari teror kepada masyarakat karena mempengaruhi kondisi psikologis rakyat Indonesia sehingga kepada para pelakunya harus diambil langkah hukum yang tegas.

Kegiatan apel Mantap Brata kata Asri Effendy seperti bunyi pidato seragam Wiranto dilaksanakan secara serentak dan massif diseluruh wilayah Indonesia, baik itu di tingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/kota dengan melibatkan prajurit TNI-Polri dan komponen masyarakat lainnya.

Jumlah kekuatan prajurit TNI-Polri yang dilibatkan dalam pengamanan Pemilu Serentak Tahun 2019 adalah sebanyak 453.133 orang didukung dengan Alutsista sesuai potensi kerawanan yang ada jumlah kekuatan TNI-Polri ini cukup besar.

“Hal ini kita laksanakan sematamata menunjukkan bahwa negara dengan didukung oleh rakyatnya sangat serius dan bertanggungjawab agar gelaran pesta demokrasi bisa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti guna memilih calon legislatif dan pemimpin nasional yang berintegritas. Sebagai prajurit TNl-Polri kita sepenuhnya menyadari bahwa tugas mengamankan penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019 adalah kehormatan dan kebanggaan, karena sama nilainya dengan menjaga keutuhan bangsa atau menjamin terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Asri Effendy.

Ia sangat meyakini bahwa unsur Babinsa dan Bhabinkamtibmas serta perangkat pemerintahan pada strata desa/kelurahan sangat menguasai situasi diwilayahnya.

“Dengan bekal inilah diharapkan saudara-saudara mampu menjaga stabillitas keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019,” sebut Asri Effendy.

Sebelum mengakhiri amanat Wiranto, Asri Effendy menyampaikan beberapa penekanan untuk dipedomani bersama dalam melaksanakan tugas pengamanan Pemilu Serentak Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Pahami bahwa tugas pengamanan Pemilu Serentak Tahun 2019 ini adalah kehormatan dan kebanggaan yang tidak dapat dinilai dengan apapun sekaligus menjadi amal ibadah yang akan mendapatkan balasan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa bila dilaksanakan dengan tulus ikhlas;

2. Jalin sinergitas antara unsur Pemerintah, TNl-Polri, dan seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan keamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

3. Segera kenali, cari, temukan dan atasi serta netralisir potensi kerawanan agar tidak berkembang dan menggangu penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019;

4. Tindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku tehadap pihak-pihak yang mencoba mengganggu kelancaran Pemilu Serentak Tahun 2019;

5. Babinsa dan Bhabinkamtibmas harus mampu ikut serta menenangkan masyarakat agar tidak resah dengan menyebarnya berita-berita hoax serta menguatnya politik identitas yang dapat menggerus disintegrasi bangsa;

6. Inventarisir dan berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda serta tokoh masyarakat untuk memberikan rasa tenang kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman.

Bertindak selaku Pimpinan Apel Kapolres Majene AKBP Asri Effendy, S.I.K, didampingi Dandim 1401 / Majene Letkol Inf. Ragung Ismail Akbar, S.Sos. MI.Pol.

Sementara peserta apel gelar pasukan terdiri dari 1 Pleton Kodim 1401 Majene, 1 Pleton Kompi A Yonif 721 Makkassau, 1 Pleton Dalmas Lanjut Polres Majene, 1 Pleton Dalmas Awal Polres Majene , 1 Pleton Bhabinkamtibmas Polres Majene, 1 Pleton Gabungan Staf Polres Majene, 1 Pleton Sat. Lantas Polres Majene, 1 Pleton Gabungan Sat. Reskrim, Intel, Sat. Res Narkoba, 1 Pleton Sat. Pol PP Kab. Majene, 1 Pleton Dishub Kab. Majene, 1 Pleton Satpam, 1 Pleton Senkom Mitra Polri, 1 Pleton Linmas, 1 Pleton Relawan Siaga 86 Majene, 1 Pleton Pramuka Saka Bhayangkara, 1 Pleton Patmor Sat. Sabhara.

Juga turut hadir Wakil Bupati Majene – Lukman, Kajari Majene – Nursurya, Ketua KPUD Kabupaten Majene, Ketua Bawaslu Kabupaten Majene, Komisioner KPU Majene – Arsalin Aras, Waka Polres Majene – Kompol Jamaluddin para pejabat utama Polres Majene, Para Kapolsek jajaran Polres Majene, Kepala Badan Kesbangpol Majene, Kasatpol PP dan Linmas Kabupaten Majene, Kadishub Kabupaten Majene, Plt. Kadis Kesehatan Kab.Majene, Camat Banggae Azis Said, S.Sos serta Para perwakilan Parpol Peserta Pemilu 2019.

Dalam kegiatan tersebut Kapolres Majene bersama Dandim 1401 Majene menyematkan pita tanda operasi kepada masiang-masing perwakilan dari TNI, Polri dan Satpol PP selanjutnya Kapolres Majene.

Di akhir kegiatan digelar penandatanganan Deklarasi Kampanye Damai Pengamanan Pemilu 2019 Mewujudkan Pamilu Aman, Damai dan Sejuk yang diawali oleh Wakil Bupati Majene H. Lukman, S.Pd, M.Pd diikuti oleh Kajari Majene, Kapolres Majene, Dandim 1401 Majene, Ketua KPU Majene, ketua Bawaslu Majene dan perwakilan Partai Politik peserta Pemilu 2019.

Pada kesempatan sama, Asri Effendy menyebut personel yang akan diturunkan dalam pengamanan Pemilu mencapai 300 orang, sedangkan dari TNI seperti dikatakan Ragung, pihaknya akan menurunkan 2 SSK minus atau sekitar 150 orang dari Kodim 1401 Majene dan Kompi 721 sebagai back up.

(ipunk)